Serang, MPN | Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah dan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah. Gubernur Banten, Andra Soni, menyatakan fokus pemerintahannya saat ini adalah mendorong birokrasi yang efektif, peningkatan investasi, serta memperkuat program sosial yang menyentuh masyarakat bawah.
Data terbaru menunjukkan, pada triwulan pertama tahun 2025, realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Banten tumbuh hingga 48,2 persen secara tahunan (YoY), dengan total nilai investasi mencapai Rp15,1 triliun.
Melalui ajang Banten Investment Forum (BIF) 2025 yang digelar di ICE BSD, Kabupaten Tangerang, Pemprov Banten berhasil menarik minat investor dengan nilai komitmen investasi mencapai Rp81 triliun.
“Banten memiliki posisi strategis di jalur ekonomi nasional. Kita tidak hanya ingin jadi pintu industri, tapi juga menjadi provinsi dengan pembangunan manusia yang berkualitas,” ujar Gubernur Andra Soni dalam keterangan resminya di Serang, Kamis (6/11).
Rotasi Pejabat dan Reformasi Birokrasi
Untuk memperkuat tata kelola pemerintahan, Pemprov Banten melakukan rotasi dan pelantikan 23 pejabat eselon II. Langkah ini, kata Andra, bertujuan mengefisienkan kinerja birokrasi dan mengisi kekosongan jabatan yang dinilai menghambat pelayanan publik.
Rotasi tersebut juga menjadi bagian dari strategi reformasi birokrasi agar program prioritas pemerintah dapat berjalan lebih cepat dan terukur.
“Kita ingin aparatur bekerja lebih lincah, adaptif, dan berorientasi hasil. Banten harus jadi contoh pemerintahan yang bersih dan transparan,” tegas Andra.
Fokus pada Isu Sosial dan Pendidikan
Selain sektor ekonomi, Pemprov Banten tengah memperkuat program sosial berbasis masyarakat. Salah satunya melalui program “Makan Bergizi Gratis” yang diinisiasi bersama pemerintah kabupaten dan kota untuk menekan angka stunting.
Program ini juga sejalan dengan visi Banten sehat dan sejahtera melalui peningkatan kualitas gizi dan kesehatan anak-anak usia sekolah.
Di bidang pendidikan, Pemprov Banten tengah menyiapkan kebijakan sekolah gratis bagi SMA swasta sebagai upaya memperluas akses pendidikan menengah atas di wilayah dengan keterbatasan fasilitas sekolah negeri.
Langkah ini diharapkan dapat menekan angka putus sekolah, terutama di wilayah pedesaan dan kabupaten dengan indeks pembangunan manusia (IPM) terendah seperti Pandeglang dan Lebak.
Tantangan Ekonomi dan Pengangguran
Meski investasi terus meningkat, Banten masih menghadapi tingkat pengangguran terbuka (TPT) yang tinggi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), sekitar 412.000 warga Banten masih belum memiliki pekerjaan hingga awal 2025.
Tingginya angka pengangguran ini menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah daerah agar setiap investasi yang masuk benar-benar berdampak pada penyerapan tenaga kerja lokal.
Selain itu, tingkat kemiskinan di Banten juga masih perlu ditekan. Per Maret 2025, angka kemiskinan tercatat 6,17 persen, dengan kesenjangan cukup lebar antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Kabupaten Pandeglang menjadi daerah dengan tingkat kemiskinan tertinggi (9,27 persen), sementara Kota Tangerang Selatan terendah (2,57 persen).
Prospek ke Depan
Dengan berbagai langkah strategis yang tengah dijalankan, Banten dinilai memiliki peluang besar menjadi provinsi dengan pertumbuhan industri dan sosial yang seimbang.
Selain dukungan investasi, sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat akan menjadi kunci utama dalam mewujudkan visi Banten sebagai provinsi maju, berdaya saing, dan sejahtera.***
@MPN 01/ JR
