Kabupaten Bandung Barat, MPN — Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Bandung Barat, Agus Karyana, ST, menegaskan pentingnya komunikasi dan koordinasi yang lebih intens antara pemerintah desa dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung Barat. Hal itu disampaikannya dalam pertemuan antara pengurus APDESI KBB dan jajaran Pemkab KBB yang digelar baru-baru ini.
Menurut Agus Karyana, selama ini masih terdapat miskomunikasi antara desa dan Pemkab, terutama terkait penyusunan dan pengajuan program pembangunan melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).
“Memang ada miskomunikasi antara pemerintah desa dengan Pemkab Bandung Barat. Beberapa acuan dari desa tidak terakomodir, padahal desa harus lebih aktif dalam mengajukan program dan berkoordinasi dengan Bappeda agar bisa masuk dalam daftar prioritas,” jelas Agus Karyana.
Ia juga menekankan bahwa tidak semua usulan desa bisa langsung diakomodasi, karena terbatasnya anggaran yang tersedia di kas daerah. Pemerintah kabupaten, lanjutnya, harus membagi alokasi APBD untuk berbagai kebutuhan dan program prioritas lainnya.
Namun demikian, Agus Karyana mengapresiasi sikap terbuka jajaran Pemkab, terutama Sekretaris Daerah (Sekda) dan Kepala Bappeda KBB, yang memberikan penjelasan dan arahan jelas terkait mekanisme pengajuan program desa maupun bantuan dewan.
“Alhamdulillah, ada pencerahan dari Pak Sekda dan penjelasan dari Kepala Bappeda mengenai mekanisme pengajuan dan cara mengunggah program-program desa. Ini membuat kami bisa melengkapi kekurangan dalam proses sebelumnya,” ungkapnya.
Pertemuan tersebut, lanjutnya, menghasilkan kesepahaman untuk memperkuat sinergi antara pemerintah desa dan Pemkab dalam rangka mewujudkan visi-misi Bupati Bandung Barat, yaitu membangun Bandung Barat yang maju, sejahtera, dan berdaya saing, tandas Agus.***
@red
