JAMBI.MPN-Kab.Tanjab Barat – Publik Tanjab Barat dibuat gempar. Di saat proses seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama masih bergulir, jagat media sosial justru lebih dulu “mengumumkan” siapa saja yang disebut-sebut bakal menduduki kursi strategis di lingkungan Pemerintah Kabupaten.
Bukan sekadar isu biasa—daftar nama yang beredar itu bahkan diklaim sudah “dikunci”. Narasi yang menyertainya pun tak kalah mengejutkan: lelang jabatan disebut hanya formalitas, sementara keputusan sesungguhnya diduga telah ditentukan jauh sebelum proses berakhir.
Kabar ini sontak menyulut kecurigaan publik. Bagaimana mungkin hasil bisa “ditebak” dengan begitu yakin, sementara tahapan resmi masih berlangsung?
Di tengah panasnya isu, situasi justru semakin memancing tanda tanya. Hingga kini, belum ada klarifikasi terbuka dari pihak Pemerintah Kabupaten, termasuk dari Bupati Tanjung Jabung Barat. Sikap diam ini ibarat menyiram bensin ke api—memperbesar spekulasi bahwa ada sesuatu yang tidak beres.
Padahal, berdasarkan dokumen resmi panitia seleksi, proses masih berjalan sesuai tahapan. Peserta yang lolos administrasi saat ini tengah mengikuti uji kompetensi lanjutan di Lembaga Administrasi Negara (LAN) Jatinangor. Namun realitas di lapangan berkata lain—nama-nama “calon pemenang” sudah lebih dulu beredar liar sebelum pengumuman resmi.
Fenomena ini memicu pertanyaan tajam: apakah sistem merit benar-benar dijalankan, atau hanya menjadi jargon kosong? Jika dugaan intervensi ini benar, maka seleksi terbuka tak ubahnya panggung sandiwara—rapi di depan, penuh rekayasa di belakang.
Sejumlah pengamat menilai, praktik semacam ini berpotensi menjadi kemunduran serius bagi tata kelola pemerintahan. Jabatan strategis yang semestinya diisi oleh figur kompeten bisa berubah menjadi alat balas jasa, sarat kepentingan dan kompromi kekuasaan.
Kini sorotan publik tertuju tajam ke pucuk pimpinan daerah. Transparansi bukan lagi sekadar tuntutan moral, melainkan keharusan. Tanpa penjelasan yang gamblang, kepercayaan masyarakat bisa runtuh—dan legitimasi proses seleksi ikut dipertaruhkan.
Pertanyaannya kini menggantung di ruang publik: ini benar seleksi terbuka yang bersih dan adil… atau hanya skenario rapi untuk mengesahkan keputusan yang sudah ditulis sejak awal?
(Susi Lawati/Tim)
