JAMBI.MPN – Situasi memanas antara warga dan pihak perusahaan akhirnya memaksa Pemerintah Provinsi Jambi turun tangan. Sebuah surat pernyataan resmi bertanggal 13 September 2025 yang ditandatangani langsung oleh Sekda Provinsi Jambi, H. Sudirman, SH., MH. bersama Sekda Kota Jambi, Drs. H.A. Ridwan, M.Si. menggemparkan publik.
Dalam isi surat tersebut, pemerintah dengan tegas menyatakan:
1. Menghentikan pembangunan Holding di wilayah permukiman padat penduduk Aurkenali, Mendalo Darat, dan sekitarnya secara permanen!
2. Menghentikan pembangunan Stockpile milik PT. SAS dan RMKE di wilayah Aurkenali dan sekitarnya yang terdampak!
3. Jika kewenangan penutupan penuh ada di tangan perusahaan, maka Pemprov dan Pemkot Jambi wajib memfasilitasi pertemuan langsung antara Gubernur, perusahaan, dan masyarakat pada 16 September 2025.
Surat yang ditempel materai Rp10.000 ini menjadi titik balik atas keresahan warga selama ini. Warga menilai aktivitas perusahaan telah menimbulkan polusi, kerusakan lingkungan, dan ancaman kesehatan.
Langkah tegas ini sontak disebut sebagai “kemenangan rakyat Aurkenali dan Mendalo” yang selama ini bersuara lantang menolak keberadaan stockpile batubara di tengah pemukiman.
Kini, publik menanti apakah janji pemerintah ini benar-benar ditegakkan, atau hanya sekadar “surat damai sementara” untuk meredam amarah warga. Yang jelas, tensi konflik antara rakyat dan korporasi sudah memasuki babak baru!
(Susi Lawati)
