JAMBI.MPN – Perdebatan mengenai mekanisme pemilihan kepala daerah (Pilkada), apakah tetap melalui sistem pemilihan langsung oleh rakyat atau dikembalikan menjadi tidak langsung melalui DPRD, menjadi topik hangat dalam Focus Group Discussion (FGD) yang digelar Pengurus Wilayah Ikatan Wartawan Online (PW IWO) Provinsi Jambi, Jumat (13/02/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Rumah Kebangsaan Siginjai, Kota Jambi itu menghadirkan berbagai narasumber dari kalangan politik, akademisi, hingga organisasi profesi wartawan untuk membahas secara komprehensif masa depan tata kelola pemerintahan daerah di Indonesia.
Ketua PW IWO Provinsi Jambi, Erwin Majam, SH menegaskan bahwa perbedaan pandangan terkait sistem Pilkada merupakan bagian dari dinamika demokrasi yang sehat. Menurutnya, diskusi publik justru diperlukan agar masyarakat memperoleh pemahaman yang objektif dan berimbang.
“Sebagai organisasi profesi wartawan, IWO memiliki tanggung jawab moral untuk mendorong literasi publik dan menghadirkan ruang diskusi yang objektif. Media bukan hanya penyampai informasi, tetapi juga jembatan dialog antara kebijakan dan masyarakat. Karena itu FGD ini menjadi bagian dari komitmen kami menjaga kualitas demokrasi melalui edukasi dan kajian yang argumentatif,” kata Erwin saat membuka acara.
Ia berharap forum tersebut dapat melahirkan gagasan konstruktif serta rekomendasi yang bermanfaat bagi penguatan demokrasi daerah, khususnya di Provinsi Jambi.
Sementara itu, Ketua Fraksi PKS DPRD Provinsi Jambi yang juga Ketua DPW PKS Jambi, Mustaharuddin, SE., ME menyampaikan bahwa Pilkada langsung memberikan ruang kedaulatan rakyat yang lebih besar dibandingkan sistem tidak langsung. Namun ia juga mengakui adanya sejumlah persoalan seperti praktik politik uang dan potensi konflik sosial.
“Kalau Pilkada langsung tentu kedaulatan rakyat lebih besar, tetapi ada moderatnya seperti money politik dan konflik sosial. Sedangkan Pilkada tidak langsung konflik horizontal lebih sedikit karena dipilih DPR, tapi kelemahannya masyarakat hanya menjadi penonton,” ujarnya.
Mustaharuddin menambahkan, hingga saat ini partainya belum mengambil sikap resmi terkait wacana perubahan sistem Pilkada karena masih fokus pada penanganan bencana di Sumatera beberapa waktu lalu. Namun ia menekankan bahwa evaluasi sistem tetap diperlukan agar menghasilkan pemimpin daerah yang berkualitas.
Pandangan berbeda disampaikan anggota DPRD Kota Jambi dari PDI Perjuangan, Djokas Siburian, SE yang secara tegas menyatakan dukungannya terhadap Pilkada langsung. Menurutnya, aspirasi masyarakat masih sangat kuat menginginkan pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat.
“Aspirasi masyarakat dominan menginginkan Pilkada tetap dipilih langsung. Jika ada pihak yang memaksakan melalui DPR, itu berpotensi menimbulkan ketidakstabilan. Sikap PDI Perjuangan jelas, kami mendukung tetap pada jalur pemilihan langsung oleh pemilih,” tegasnya.
Di sisi akademis, Direktur Pusat Kajian Demokrasi dan Kebangsaan (Pusakademia), Dr. Mochammad Faris, LL.M menyoroti bahwa polemik Pilkada seharusnya tidak hanya berhenti pada mekanisme pemilihan, melainkan menyentuh persoalan substansi di internal partai politik.
Menurutnya, partai politik merupakan lembaga yang secara konstitusional diberi mandat melakukan proses seleksi kepemimpinan, sehingga reformasi demokrasi internal partai menjadi kunci utama.
“Yang harus diperbaiki substansialnya adalah partai politik, terutama demokrasi internal dan proses rekrutmen kaderisasi. Partai adalah satu-satunya lembaga yang diamanahkan undang-undang untuk melakukan seleksi kepemimpinan, sehingga prosesnya harus diawasi dengan baik,” jelasnya.
FGD tersebut berlangsung dinamis dengan berbagai pandangan yang memperkaya perspektif peserta. Diskusi ini diharapkan menjadi kontribusi nyata dalam merumuskan sistem Pilkada yang mampu melahirkan pemimpin daerah berintegritas, responsif, dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat.
(Susi Lawati)
