JAMBI.MPN – Puluhan peserta yang tergabung dalam Koalisi Pantau Makan Bergizi Gratis (MBG) Jambi menggelar aksi damai di kawasan Car Free Day (CFD) sekitar Kantor Gubernur Jambi, Minggu (2/8/2026). Bertepatan dengan momentum Hari Anak Nasional, aksi tersebut menjadi wadah bagi sejumlah organisasi masyarakat sipil untuk menyampaikan kritik dan tuntutan terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Massa aksi membawa berbagai poster bertuliskan tuntutan, menyampaikan orasi secara bergantian, serta membagikan makanan tradisional kepada masyarakat yang berada di lokasi CFD.
Dalam pernyataan sikapnya, Koalisi Pantau MBG menilai pelaksanaan program MBG masih menyisakan berbagai persoalan, mulai dari tata kelola anggaran, dampak terhadap sektor pendidikan, kenaikan harga bahan pangan, hingga persoalan lingkungan.
Koalisi berpendapat bahwa kebijakan MBG telah mendorong daerah menanggung konsekuensi fiskal dari kebijakan pemerintah pusat. Menurut mereka, kondisi tersebut berdampak pada efisiensi anggaran di berbagai sektor, termasuk pendidikan.
Salah seorang mahasiswa Universitas Jambi berinisial NJ mengaku kebijakan efisiensi anggaran turut memengaruhi kegiatan akademik mahasiswa.
“Program MBG ini memotong dana beasiswa, dana kuliah lapangan kami dipotong, termasuk ada beberapa beasiswa mahasiswa juga dipotong karena efisiensi MBG ini. Dulu kegiatan lapangan seperti MBKM mendapat subsidi lebih dari 50 persen, sekarang maksimal hanya 20 persen. Tentu ini memberatkan mahasiswa yang berasal dari keluarga dengan kemampuan ekonomi terbatas,” ujarnya.
Koalisi juga menyinggung putusan Mahkamah Konstitusi pada 30 Juli 2026 yang menerima sebagian permohonan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN. Dalam putusan tersebut, anggaran Program MBG diwajibkan dipisahkan dari alokasi wajib 20 persen anggaran pendidikan, dengan batas penerapan paling lambat pada APBN Tahun 2028.
Menurut Koalisi, hingga kebijakan itu diberlakukan, masih terdapat potensi penggunaan anggaran pendidikan untuk membiayai Program MBG pada APBN 2026 dan 2027.
Selain persoalan anggaran, Koalisi juga mengangkat isu kenaikan harga bahan pangan. Berdasarkan temuan yang mereka sampaikan, harga telur dan ayam disebut mengalami kenaikan seiring berlangsungnya program MBG.
Seorang ibu rumah tangga berinisial NZ mengaku merasakan perubahan harga tersebut.
“Saat libur sekolah dan MBG dihentikan sementara, harga telur dan ayam turun. Begitu sekolah kembali berjalan dan MBG dilanjutkan, harga-harga itu kembali naik,” katanya.
Di sisi lain, WALHI Jambi turut menyoroti dampak lingkungan dari pelaksanaan program tersebut. Organisasi itu menyebut peningkatan volume sampah, terutama dari kemasan makanan, menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian serius.
Direktur Eksekutif Daerah WALHI Jambi, Oscar Anugrah, menyatakan Program Makan Bergizi Gratis tidak boleh menimbulkan persoalan baru berupa krisis sampah maupun krisis akuntabilitas.
Menurutnya, penggunaan anggaran publik harus disertai keterbukaan informasi, pengelolaan limbah yang memadai, serta partisipasi masyarakat agar pelaksanaan program tidak menjadi beban bagi lingkungan.
Koalisi Pantau MBG yang terdiri dari sejumlah organisasi masyarakat sipil, di antaranya Beranda Perempuan, WALHI Jambi, Setara Jambi, PKBI Jambi, Gita Buana Club, Mapala Oase, Alam Hijau, Perkumpulan Hijau, INSPERA, dan LPM Patriotik, menilai pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) saja belum cukup menyelesaikan berbagai persoalan yang mereka soroti.
Melalui aksi tersebut, Koalisi menyampaikan beberapa tuntutan kepada pemerintah, yakni menghentikan sementara Program MBG untuk dilakukan evaluasi menyeluruh, memisahkan anggaran MBG dari fungsi pendidikan mulai APBN 2027, melakukan kajian ilmiah yang melibatkan berbagai pihak secara terbuka, serta melaksanakan audit lingkungan secara berkala terhadap pelaksanaan program.
Koalisi menegaskan aksi yang mereka lakukan bukan merupakan penolakan terhadap pemenuhan hak gizi masyarakat. Sebaliknya, mereka menyatakan mendukung pemenuhan gizi masyarakat sepanjang kebijakan dijalankan secara transparan, akuntabel, berbasis bukti ilmiah, dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.
Sebagai tindak lanjut, Koalisi Pantau MBG menyatakan akan terus melakukan pemantauan independen, riset lapangan, survei masyarakat, penyusunan rekomendasi kebijakan, serta advokasi kepada pemerintah daerah maupun pemerintah pusat sebagai bentuk pengawasan publik terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.
(Susi Lawati)
