JAMBI.MPN-Kab.Tanjab Timur — Upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Tanjab Timur) terus diperkuat. Polres Tanjab Timur bersama Pemerintah Kabupaten Tanjab Timur dan sejumlah pemangku kepentingan menggelar Rapat Koordinasi Lintas Sektoral Penanggulangan Karhutla Kabupaten Tanjab Timur Tahun 2026, Selasa (1/9/2026).
Kegiatan yang berlangsung mulai pukul 09.30 WIB tersebut digelar di Aula Parama Satwika Polres Tanjab Timur. Rakor dihadiri Wakil Bupati Tanjab Timur Muslimin Tanja, S.Th.I., M.Si., Wakil Ketua I DPRD Tanjab Timur Hasnibah, A.Md., Kapolres Tanjab Timur AKBP Ade Candra, S.P., S.I.K., Sekda Tanjab Timur Sapril, S.I.P., Pabung 0419/Tanjab Mayor Inf Ahmad Riadh, S.Ag., jajaran Polres Tanjab Timur, para kepala OPD, camat, unsur TNI, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, BPBD, Basarnas, Manggala Agni, serta perwakilan perusahaan di wilayah Tanjab Timur.
Dalam sambutannya, Kapolres Tanjab Timur AKBP Ade Candra menegaskan bahwa karhutla merupakan persoalan serius yang membutuhkan kecepatan, keseriusan, sinergitas, dan kesamaan langkah seluruh stakeholder.
Menurutnya, penanggulangan karhutla bukan hanya menjadi tanggung jawab TNI dan Polri, tetapi merupakan tanggung jawab bersama.
“Karhutla bukan masalah satu instansi, tetapi masalah kita bersama. Dengan sinergitas, kepedulian, dan tindakan nyata, kita cegah karhutla sejak dini,” tegasnya.
Kapolres mengungkapkan, berdasarkan pemantauan dan data yang ada, terdapat puluhan titik api serta lahan yang telah terbakar di wilayah Tanjab Timur. Ia meminta seluruh pihak meningkatkan kewaspadaan, terutama menghadapi potensi cuaca panas dan kering yang dapat menyebabkan kebakaran berkembang semakin luas.
Polres Tanjab Timur bersama jajarannya, lanjutnya, terus melakukan berbagai langkah penanggulangan, mulai dari pencegahan, pemadaman, patroli, monitoring titik api, sosialisasi kepada masyarakat hingga penegakan hukum.
Dalam aspek penegakan hukum, Polres Tanjab Timur juga telah mengamankan satu orang tersangka yang diduga berkaitan dengan tindak pidana karhutla.
“Penanganan karhutla tidak hanya berorientasi pada pemadaman, tetapi juga memberikan efek jera dan memastikan adanya pertanggungjawaban hukum terhadap pihak-pihak yang dengan sengaja melakukan pembakaran,” ujarnya.
Kapolres juga menekankan pentingnya memperkuat deteksi dini. Setiap titik api yang terpantau harus segera diketahui, dilaporkan, dan ditindaklanjuti sebelum berkembang menjadi kebakaran yang lebih besar.
Selain itu, koordinasi antar instansi harus terus ditingkatkan agar tidak terjadi tumpang tindih maupun kekosongan tanggung jawab dalam penanganan di lapangan.
Pemerintah kecamatan, desa, perusahaan, kelompok masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan juga diminta mengoptimalkan perannya. Menurut Kapolres, pencegahan karhutla harus dimulai dari tingkat paling bawah karena masyarakat merupakan garda terdepan dalam mendeteksi sekaligus mencegah kebakaran.
Kepada perusahaan yang beroperasi di Tanjab Timur, Kapolres meminta agar meningkatkan kesiapsiagaan serta memastikan seluruh sarana dan prasarana penanggulangan karhutla dalam kondisi siap digunakan.
Sementara itu, Wakil Bupati Tanjab Timur Muslimin Tanja mengatakan rapat koordinasi tersebut sangat penting mengingat kondisi karhutla di wilayah Tanjab Timur masih membutuhkan perhatian penuh dari seluruh pihak.
Ia menyampaikan berdasarkan data pemerintah daerah, luas lahan yang terbakar di Tanjab Timur telah mencapai 195,64 hektare, dengan luasan terbesar berada di Kecamatan Sadu.
“Alhamdulillah untuk di Kecamatan Sadu saat ini sudah tidak ada titik api. Untuk wilayah lainnya masih terdapat beberapa titik api, namun segera kita lakukan pemadaman,” kata Muslimin.
Pemerintah daerah, bersama unsur terkait, menurutnya terus berjibaku melakukan pencegahan dan penanganan karhutla. Hujan yang turun selama dua hari terakhir juga diharapkan dapat membantu memadamkan titik-titik api yang masih ada.
Meski kondisi udara beberapa hari terakhir masih berada dalam kategori aman, masyarakat tetap diimbau menggunakan masker sebagai langkah antisipasi.
Muslimin juga meminta seluruh pihak mengoptimalkan deteksi dini dan melakukan tindakan cepat setiap kali ditemukan hotspot.
“Begitu terpantau satu titik hotspot, langsung lakukan pemadaman api,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya memperkuat koordinasi dan kolaborasi, memastikan seluruh peralatan pemadam dapat digunakan secara maksimal, melakukan pengecekan berkala terhadap peralatan, serta meningkatkan patroli terpadu di wilayah rawan karhutla.
Selain itu, sosialisasi kepada masyarakat mengenai dampak pembakaran lahan serta ancaman pidana bagi pelaku pembakaran juga harus terus dilakukan.
Dalam kesempatan tersebut, Pelaksana BPBD Tanjab Timur Amry Juhardy, S.I.P., memaparkan kondisi dan kesiapan penanggulangan karhutla di wilayah Tanjab Timur.
Berdasarkan data BPBD per 31 Agustus 2026, jumlah hotspot mengalami peningkatan signifikan pada Agustus. Tercatat 157 hotspot dan 43 fires pot pada Agustus, dibandingkan Juli yang tercatat 7 hotspot dan 10 fire spot.
Secara keseluruhan, data Januari hingga Agustus mencatat 250 hotspot dan 62 fire spot.
Adapun luasan kebakaran hutan dan lahan per kecamatan hingga 31 Agustus 2026 mencapai 195,64 hektare. Kecamatan Sadu menjadi wilayah dengan luasan terbakar terbesar, yakni 57,75 hektare, disusul Muara Sabak Barat 41,79 hektare dan Berbak 39 hektare.
Wilayah lainnya meliputi Geragai 19,43 hektare, Nipah Panjang 8,8 hektare, Kuala Jambi 8,02 hektare, Mendahara 7,25 hektare, Mendahara Ulu 6,6 hektare, Muara Sabak Timur 6 hektare, serta Rantau Rasau 1 hektare.
Dalam menghadapi ancaman karhutla, Kabupaten Tanjab Timur telah menyiapkan kekuatan personel gabungan sebanyak 1.172 orang yang terdiri dari unsur TNI, Polri, Kejaksaan Negeri, BPBD, Damkar, Dinas Perkebunan dan Peternakan, Manggala Agni, Brigade Pengendalian Karhutla Taman Nasional Berbak, relawan Desa Tangguh Bencana, Masyarakat Peduli Api, Kelompok Tani Peduli Api, serta UPTD Kehutanan.
Potensi wilayah rawan kebakaran juga telah dipetakan. Sedikitnya terdapat 67 desa yang berada di 10 kecamatan dengan potensi kebakaran hutan dan lahan.
Untuk mendukung penanganan di lapangan, personel ditempatkan pada sekretariat Pos Komando serta sejumlah posko lapangan, antara lain Posko Kecamatan Dendang, Mendahara Ulu, Berbak, dan Sadu.
BPBD juga telah menyiapkan berbagai sarana pendukung, seperti mobil operasional, kendaraan roda dua, mesin pemadam, selang, tangki air, genset, GPS, handy talky, tenda, alat pelindung diri, hingga mobil tangki air.
Strategi penanganan karhutla ke depan akan dilakukan melalui pemantauan kondisi cuaca dan hotspot, sosialisasi kepada masyarakat, pemasangan spanduk dan baliho imbauan, peningkatan pemberdayaan masyarakat melalui Destana, MPA dan kelompok peduli api, penguatan koordinasi dengan TNI-Polri serta instansi terkait, pemetaan wilayah rawan, dan penempatan peralatan karhutla di sejumlah kecamatan.
Masyarakat yang melihat adanya kebakaran juga dapat menyampaikan laporan melalui Call Center 112.
Untuk langkah selanjutnya, BPBD akan meningkatkan koordinasi dengan Satgas Penanganan Karhutla Provinsi Jambi, mengusulkan dukungan anggaran melalui APBD, APBN maupun pihak swasta, memperkuat Satgas Siaga Karhutla, serta meningkatkan patroli gabungan yang melibatkan TNI, Polri, pemerintah daerah, Manggala Agni, perusahaan perkebunan dan masyarakat.
Dunia usaha juga didorong untuk berperan aktif melalui penyediaan infrastruktur, peningkatan kesiapsiagaan, penyiapan personel terlatih, pelatihan masyarakat, serta keterlibatan dalam patroli dan pemadaman.
Rapat koordinasi kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi dan persamaan persepsi antar instansi guna menyusun langkah konkret penanggulangan karhutla di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
Kegiatan berakhir sekitar pukul 12.00 WIB. Selama kegiatan berlangsung, situasi berjalan aman, tertib dan kondusif.
(Susi Lawati/Humas Polres Tanjab Timur)
