Bandung, MPN — Bertempat di halaman Gedung Pemkot Bandung, di bawah sorotan terik matahari dan lalu-lalang kendaraan di Jalan Wastukencana, sekelompok aktivis dari PMPR Indonesia membentangkan spanduk besar bertuliskan seruan tajam: PMPR Indonesia Mendesak Walikota Bandung Jaga Integritas Kota Bandung, bentuk Pansel untuk Rotasi ASN Kota bandung.
Namun, aksi mereka bukanlah orasi atau teatrikal konvensional. Mereka memilih pendekatan yang lebih kontemporer: merekam podcast langsung di lokasi aksi. Mikrofon, mixer, headphone, dan kamera ditata di bawah tenda sederhana, menjadikan halaman balai kota sebagai studio darurat mereka.
“Kami melakukan aksi ini agar suara kami bisa sampai ke telinga Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandung,” kata Anggi Dermawan, M.Pd, Sekretaris PMPR Indonesia.
Aksi ini digelar sebagai bentuk protes terhadap proses rotasi dan pengisian jabatan ASN Eselon II di lingkungan Pemkot Bandung yang dinilai tidak transparan dan berpotensi sarat kepentingan.
Krisis Kepercayaan Pasca-Kasus Korupsi
Kritik ini tidak berdiri di ruang hampa. Sejak penangkapan mantan Wali Kota Bandung Yana Mulyana oleh KPK dalam kasus korupsi proyek Bandung Smart City, kepercayaan publik terhadap birokrasi di kota ini mengalami guncangan serius. Selain Yana, beberapa pejabat Pemkot, anggota DPRD, dan bahkan Sekretaris Daerah juga terseret dalam pusaran skandal.
“Pasca-penangkapan itu, ASN di Kota Bandung menghadapi tekanan besar. Dinamika internal terguncang, terutama dalam hal rotasi jabatan dan pengisian posisi yang kosong,” ungkap Anggi.
Menurut PMPR, hal ini mengakibatkan atmosfer ketidakpastian di kalangan birokrasi. Mereka menilai, tanpa panitia seleksi (pansel) yang independen dan sistem merit yang tegas, rotasi jabatan bisa dijadikan alat kompromi politik, bahkan transaksi kekuasaan.
“Kami khawatir, Wali Kota Bandung hari ini bisa ‘tersandera’ kepentingan tertentu oleh oligarki birokrasi sehingga gagal menjaga integritas dalam rotasi jabatan,” tegas Anggi.
Oligarki birokrasi ini diindikasikan memakai oknum aparat dan petinggi partai.
Simbol Kapal Nuh dan Tikus yang Menggerogoti
Dalam segmen podcast, aktivis juga menyampaikan metafora tajam.
“Wali Kota Farhan ini seperti nakhoda di atas Kapal Nabi Nuh. Ia membawa harapan dan kepentingan banyak orang,” ujar Anggi.
Namun, lanjutnya, persoalan-persoalan lama yang belum selesai ibarat “babi berekor tikus” yang menyelinap dan menggerogoti kapal dari dalam, menciptakan kebocoran dan mengancam misi besar yang sedang dijalankan.
“Tikus-tikus ini, kalau tidak segera dibersihkan, bisa membuat kapal itu karam,” ujar mereka dalam perbincangan yang diselingi sindiran tajam dan kutipan sejarah.
Seruan Tegas untuk Pansel Independen
Aksi ini berujung pada satu tuntutan konkret: Wali Kota Bandung harus membentuk panitia seleksi (pansel) yang independen dan kredibel dalam menentukan jabatan seperti halnya Gubernur Jabar KDM yang telah membentuk Pansel ntuk pengisian jabatan tinggi.
Mereka mendesak agar rotasi dilakukan secara akuntabel, transparan, dan bebas dari praktik KKN.
PMPR menegaskan bahwa hanya dengan cara itulah kepercayaan publik bisa pulih, dan birokrasi Bandung bisa kembali berdiri tegak sebagai pelayan rakyat, bukan alat transaksi kekuasaan.
“Kalau Farhan benar-benar ingin membawa Bandung ke arah perubahan, maka ini saatnya membuktikan: tegakkan meritokrasi, bukan kompromi,” tutup Anggi.***
(red)
