JAMBI.MPN _ Skandal dugaan mega korupsi proyek Optimalisasi Lahan (OPLAH) 2024 di Provinsi Jambi kian memanas. Menteri Pertanian RI, Andi Amran Sulaiman, merespons kilat laporan investigasi media dengan memastikan kasus ini sudah diteruskan ke bagian investigasi Kementerian Pertanian.
Langkah cepat ini bermula dari laporan eksklusif tim investigasi elangnusantara.com, yang pada Sabtu (26/7) pagi menyerahkan data lapangan dan tautan berita investigasi bertajuk:
“Dugaan Mega Korupsi OPLAH 2024 Menguak: Kontraktor Swasta Diduga ‘Main Sabun’ dengan Pejabat Dinas Provinsi Jambi”
Dalam laporan tersebut terungkap indikasi kongkalikong antara oknum kontraktor dan pejabat dinas provinsi, yang diduga “menyunat” anggaran proyek pertanian yang bersumber dari APBN, sehingga merugikan petani secara sistematis.
Jawaban Mentan: Tegas dan Singkat.
Tak butuh waktu lama, Mentan merespons melalui kanal WhatsApp resminya:
“Selamat pagi, terima kasih untuk laporannya. Seluruh laporan sudah kami teruskan ke bagian investigasi untuk ditindaklanjuti. Demikian, terima kasih.”
Tanggapan cepat itu sontak menjadi sorotan publik, mengingat banyak kasus serupa sering kali diabaikan. Tim elangnusantara.com pun memberikan apresiasi sembari berharap investigasi segera berjalan transparan dan tuntas.
Aktivis Pemuda Siap Kawal Hingga Ranah Hukum.
Tak hanya media, Aliansi Pemuda Pemerhati Jambi (APPJ) – gabungan 6 organisasi kepemudaan – memastikan akan membawa kasus ini ke ranah hukum.
Ketua Mandataris APPJ menegaskan:
“Dalam bulan ini kami akan buat laporan resmi ke Gakkum Kementan. Bukti-bukti otentik akan kami serahkan agar kasus ini segera diproses hukum. Ini soal keadilan petani dan integritas pengelolaan APBN!”
Pernyataan keras ini menjadi sinyal bahwa masyarakat sipil siap mengawal kasus hingga tuntas, bahkan bila perlu menggandeng lembaga antikorupsi seperti KPK.
OPLAH 2024: Skandal Besar yang Mengintai Dunia Pertanian.
Kasus ini diprediksi bisa menjadi salah satu skandal korupsi terbesar di sektor pertanian Indonesia. Jika benar terbukti, Jambi akan menjadi pusat pusaran kasus yang diduga merugikan negara miliaran rupiah dan mengancam kesejahteraan petani.
Kini sorotan publik tertuju pada langkah konkret:
Apakah Kementan serius mengusut kasus ini hingga ke akar?
Mampukah aparat penegak hukum bertindak cepat dan transparan?
Jawaban atas pertanyaan itu akan menentukan nasib kepercayaan publik terhadap tata kelola pertanian di tanah air.
(Shee)
