JAMBI.MPN-Kab.Sarolangun — Ketegangan konflik agraria di Jambi kembali pecah. Bentrokan antara masyarakat adat Suku Anak Dalam (SAD) dan pihak keamanan perusahaan PT Sari Aditya Loka (SAL) I, anak usaha Grup Astra, di Desa Bukit Suban, Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Sarolangun, Minggu (12/4/2026), menyisakan luka dan kekhawatiran mendalam.
Insiden tersebut mengakibatkan sedikitnya delapan orang terluka, beberapa di antaranya dilaporkan dalam kondisi serius akibat kekerasan fisik. Situasi di lapangan pun disebut memanas dan nyaris tak terkendali.
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Jambi langsung bereaksi keras. Organisasi ini menilai bentrokan tersebut bukan sekadar insiden biasa, melainkan puncak dari konflik agraria yang telah lama terpendam tanpa penyelesaian.
“Ini bukan konflik spontan. Ini konflik struktural yang terus dibiarkan. Ruang hidup masyarakat adat semakin terdesak oleh ekspansi korporasi, sementara negara gagal hadir melindungi rakyatnya,” tegas Direktur Eksekutif Daerah WALHI Jambi, Oscar Anugrah.
Menurut WALHI, masuknya puluhan tenaga keamanan baru ke wilayah konflik diduga menjadi pemicu meningkatnya ketegangan. Pendekatan keamanan dinilai justru memperkeruh keadaan, bukan meredakan konflik.
“Alih-alih dialog, yang terjadi justru penebalan aparat. Ini bukan solusi, ini tekanan yang berpotensi memicu kekerasan terbuka,” lanjutnya.
Bagi masyarakat Suku Anak Dalam, hutan bukan sekadar lahan, melainkan ruang hidup yang tak terpisahkan dari identitas mereka. Ketika wilayah adat tergerus tanpa pengakuan dan perlindungan, konflik dinilai menjadi sesuatu yang tak terhindarkan.
Tak hanya menimbulkan korban luka, bentrokan juga menyebabkan kerusakan di area perusahaan, termasuk fasilitas yang dilaporkan terbakar. Kondisi ini disebut sebagai sinyal bahwa konflik telah mencapai titik kritis dan berpotensi meluas jika tidak segera ditangani secara adil.
Atas kejadian ini, WALHI Jambi menyatakan sikap tegas: mengecam segala bentuk kekerasan terhadap masyarakat adat, mendesak penghentian pendekatan represif, serta menuntut pengakuan dan perlindungan wilayah kelola Suku Anak Dalam.
Selain itu, perusahaan juga didesak menghentikan aktivitas yang berpotensi memicu konflik dan segera membuka ruang dialog yang setara dengan masyarakat adat.
WALHI menegaskan, peristiwa di Sarolangun ini menjadi alarm keras bahwa konflik sumber daya alam di Jambi sudah berada pada level darurat.
“Tanpa keberpihakan nyata kepada rakyat, khususnya masyarakat adat, keadilan ekologis dan sosial hanya akan menjadi slogan kosong,” tutup Oscar.
Hentikan kekerasan. Akui hak masyarakat adat. Selesaikan konflik sekarang, sebelum korban bertambah.
(Susi Lawati)
