JAKARTA.MPN — Ketegangan memuncak di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Senin (17/11/2025). Puluhan massa yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Menggugat (Geram) Jambi menyerbu pusat pemberantasan korupsi, menuntut pengusutan dugaan megaskandal tata kelola pertambangan batu bara di Provinsi Jambi.
Dalam aksi yang dikoordinasikan Andri dan Sukri, massa menggugat keras praktik yang mereka sebut “persekongkolan besar” antara perusahaan tambang, oknum pejabat daerah, dan pemilik modal. Mereka menuding adanya praktik pemanfaatan fasilitas publik untuk kepentingan korporasi, manipulasi dokumen perpajakan, hingga pelanggaran aturan gubernur demi melancarkan bisnis hitam batu bara.
PT Bumi Bara Makmur Mandiri (BBMM) menjadi sorotan utama. Perusahaan yang beroperasi di Koto Boyo, Kecamatan Bathin XXIV, Kabupaten Batang Hari ini diduga melakukan tunggakan besar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan disebut-sebut menjadi otak di balik skema holding batu bara yang menggunakan fasilitas umum secara ilegal.
Geram Jambi menyoroti izin fasilitas bernomor 551.21/05/SIPJ/DPMPTSP/2025 yang diterbitkan Pemkab Batang Hari, yang diduga menjadi pintu masuk penyimpangan pengelolaan batu bara.
Tak hanya itu, massa juga menuding adanya rekayasa dokumen, termasuk manipulasi nilai kalori (GAR), permainan PPN, hingga penyelundupan kewajiban PNBP yang seharusnya masuk ke kas negara.
Lebih panas lagi, Gubernur Jambi dituding melanggar aturan buatannya sendiri dengan membiarkan jalan negara digunakan sebagai jalur angkutan batu bara, memuluskan kepentingan perusahaan tambang sambil mengabaikan keselamatan publik dan aturan hukum.
“Ini bukan sekadar pelanggaran administratif. Ini adalah pengkhianatan terhadap rakyat dan keuangan negara! Kami mendesak KPK bergerak cepat mengusut semua pihak, tanpa pandang bulu!” tegas Andri dalam orasinya.
Geram Jambi mendesak KPK tidak hanya menelusuri perusahaan tambang, tapi juga pejabat daerah dan aktor-aktor yang diduga menjadi beking dalam mafia batu bara di Jambi.
Aksi ini merupakan peringatan keras bahwa publik menolak praktik pengelolaan sumber daya alam yang koruptif, manipulatif, dan merugikan daerah penghasil.
Geram Jambi menegaskan: “Jangan biarkan Jambi menjadi ladang bancakan oligarki. Saatnya KPK turun gunung, bongkar mafia batu bara sampai ke akarnya!”
(Susi Lawati)
