JAMBI.MPN — Di sebuah ruang sederhana milik Perkumpulan Hijau, suara yang lama terbungkam akhirnya menggema. Enam temenggung Orang Rimba Bukit 12—Temenggung Mubar, Ngukir, Bagantung, Mangku, Ngandun, dan Temenggung Selamat—bersama para kepala adat dan Muhammad selaku pendamping, menyampaikan jeritan kolektif yang sarat kecemasan: hutan mereka hampir lenyap, hidup mereka kian terjepit.
Di hadapan pendamping dan awak media, termasuk Boemimelayu.id dan Cakapcuap, para temenggung membuka tabir realitas pahit yang kini mereka hadapi. Hutan yang sejak zaman leluhur menjadi rumah, sumber pangan, sekaligus jantung identitas Orang Rimba, terus terkikis tanpa ampun.
Alih fungsi kawasan menjadi perkebunan sawit dan pertambangan telah mengubah bentang alam Bukit 12 secara drastis. Ruang berburu hilang, sumber pangan mengering, dan keseimbangan alam rusak. Flora dan fauna yang dulu melimpah kini semakin langka—sebagian bahkan tinggal kenangan.
“Hutan kami semakin habis, tempat kami hidup semakin sempit,” ujar salah satu temenggung dengan suara bergetar, menyiratkan kegetiran yang sulit disembunyikan.
Bertahan Hidup atau Dicap Pelanggar
Terdesak oleh kondisi alam yang tak lagi ramah, Orang Rimba terpaksa mencari jalan hidup di luar hutan. Mengumpulkan brondolan sawit di area perkebunan hingga keluar dari wilayah adat menjadi pilihan terakhir demi menyambung hidup.
Namun ironi pun terjadi. Langkah bertahan hidup itu kerap memicu konflik dengan pihak perusahaan maupun masyarakat sekitar. Dalam posisi serba kekurangan, Orang Rimba justru sering dicap sebagai pelanggar, padahal mereka hanya berjuang agar tetap hidup.
Para temenggung menegaskan, hutan yang tersisa kini tak lagi sanggup menopang kehidupan. Orang Rimba berada di persimpangan yang menyakitkan: bertahan hidup atau kehilangan jati diri.
Seruan Keras: Negara Harus Hadir
Dalam pertemuan tersebut, satu pesan disuarakan dengan lantang: negara diminta hadir secara nyata. Orang Rimba tidak ingin sekadar menjadi objek kebijakan, tetapi diakui sebagai subjek hukum yang memiliki hak atas ruang hidup yang aman, damai, dan berkelanjutan.
Salah satu tuntutan utama yang disampaikan adalah pembentukan kampung adat Orang Rimba. Bagi mereka, kampung adat bukan sekadar permukiman, melainkan simbol pengakuan negara atas eksistensi, hukum adat, tradisi, dan identitas mereka sebagai masyarakat adat yang sah.
Sekolah yang Tinggal Cerita
Selain persoalan ruang hidup, akses pendidikan dan kesehatan menjadi luka lama yang tak kunjung sembuh. Hingga kini, akses jalan menuju wilayah Orang Rimba Bukit 12 masih sangat terbatas. Untuk bersekolah dan berobat, mereka harus keluar dari hutan dengan risiko dan keterbatasan besar.
Ironisnya, Orang Rimba sebenarnya pernah membangun harapan itu sendiri. Dengan swadaya masyarakat, mereka mendirikan PAUD dan Sekolah Dasar sederhana di wilayah adat. Namun tanpa kehadiran guru, sekolah tersebut perlahan mati. Bangunan yang dulu berdiri penuh harapan kini tinggal kenangan pahit.
Upaya komunikasi dengan Dinas Pendidikan setempat pun telah berulang kali dilakukan. Janji pengiriman tenaga pengajar sempat disampaikan. Namun hingga hari ini, janji itu tak pernah terwujud. Tak satu pun guru datang.
“Kami ingin anak cucu kami sekolah, kami ingin mereka pintar seperti orang luar,” ucap seorang temenggung dengan mata berkaca-kaca.
Menunggu Jawaban Negara
Meski hidup dalam tekanan, harapan Orang Rimba belum sepenuhnya padam. Mereka berharap negara membuka ruang pendidikan yang layak dan berpihak—pendidikan yang tidak mencabut mereka dari akar budaya dan adat istiadatnya.
Pertemuan yang digelar oleh Perkumpulan Hijau ini menjadi alarm keras di tengah laju pembangunan dan ekspansi industri. Di balik angka investasi dan proyek besar, masih ada masyarakat adat yang berjuang mempertahankan hidup, martabat, dan masa depan generasinya.
Kini, jeritan itu telah disampaikan secara terbuka. Pertanyaannya tinggal satu: apakah negara benar-benar mau mendengar?
(Susi Lawati)
