Polres Sarolangun Dorong FGD Naik ke Tingkat Provinsi, Bahas Strategi Redam Konflik SAD, Desa, dan Perusahaan Perkebunan

JAMBI.MPN-Kab.Sarolangun – Isu konflik antara Suku Anak Dalam (SAD), masyarakat desa, dan dunia usaha sektor perkebunan kembali menjadi sorotan serius. Polres Sarolangun menegaskan komitmennya menjaga stabilitas keamanan dengan menghadiri kegiatan Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Upaya dan Strategi Penegakan Stabilitas dan Penertiban terhadap Potensi Konflik Para Pihak”, Kamis (14/8/2025) di Hotel Merangin Syariah.

Kapolres Sarolangun AKBP Wendi Oktariansyah, S.I.K., M.H. yang diwakili KBO Sat Intelkam Ipda Jonson Sianturi, menyampaikan bahwa konflik lahan antara masyarakat adat, desa, dan korporasi tidak bisa dianggap enteng. “Kegiatan seperti ini seharusnya diangkat ke tingkat Provinsi Jambi dan dipimpin langsung oleh Gubernur, agar solusi yang dihasilkan benar-benar menyeluruh dan komprehensif,” tegasnya.

FGD ini turut menghadirkan tokoh-tokoh penting di Provinsi Jambi, di antaranya Wakil Ketua Umum LAM Jambi Drs. H. Hatam Tapsir, M.M., Guru Besar Hukum Universitas Jambi Prof. Dr. Husman, S.H., M.H., Ketua Yayasan Prakasa Mandiri Budi Setiawan, serta perwakilan perusahaan perkebunan, tokoh masyarakat, dan tentu saja para tokoh Suku Anak Dalam (SAD). Dari Polres Merangin hadir perwakilan Kapolres Merangin, yakni Kapolsek Tabir Selatan Akp. Fatkur Rohman, S.H., M.H.

Dalam forum yang berlangsung hangat itu, Ipda Jonson Sianturi menekankan pentingnya penyuluhan hukum kepada warga SAD. “Mereka perlu memahami aturan dan undang-undang yang berlaku, agar tidak mudah terjebak dalam pelanggaran hukum. Polri siap memberikan sosialisasi hukum kapan pun, asalkan ada permohonan resmi dari pihak terkait,” jelasnya.

Selain itu, Polri menegaskan siap bertindak tegas sesuai prosedur apabila ada laporan resmi dari masyarakat terkait konflik. “Kami butuh mekanisme pelaporan yang jelas, agar setiap persoalan bisa ditangani dengan cepat dan tepat,” tambahnya.

FGD ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat sinergi antara pemerintah, aparat keamanan, masyarakat adat, desa, dan perusahaan dalam mencegah konflik horizontal maupun vertikal di sektor perkebunan.

(Shee)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *