Bandung, MPN — 7 November 2025 – Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polkam) melalui Kedeputian Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat menggelar Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Rekomendasi Penanganan Kejahatan Sumber Daya Alam (SDA) dan Lingkungan Hidup Tahun 2025.
Rapat yang dipimpin Brigjen Pol. Irwansyah, selaku Asisten Deputi Bidang Penanganan Kejahatan Konvensional dan Kejahatan terhadap Kekayaan Negara, membahas langkah strategis lintas kementerian dan lembaga dalam memberantas tindak kejahatan yang menggerogoti kekayaan alam Indonesia.
Brigjen Pol. Irwansyah menegaskan, kejahatan terhadap sumber daya alam dan lingkungan hidup masih menjadi ancaman serius bagi ekosistem dan ekonomi nasional.
“Kita melihat bahwa kejahatan terhadap kekayaan negara bukan hanya merugikan secara finansial, tetapi juga mengancam kehidupan masyarakat dan masa depan lingkungan. Penanganannya tidak bisa setengah-setengah. Kita membutuhkan koordinasi yang lebih solid, tindakan yang lebih tegas, dan pengawasan yang lebih canggih,” ujarnya.
Data triwulan III tahun 2025 menunjukkan masih tingginya angka pertambangan ilegal, pembalakan liar, penyelundupan hasil laut, serta keterlibatan warga negara asing dalam aktivitas eksploitasi tanpa izin. Meskipun tingkat penyelesaian perkara (clearance rate) meningkat dari 44% pada semester I menjadi 51% pada triwulan III, Irwansyah menilai angka tersebut belum sebanding dengan kompleksitas modus kejahatan yang terus berkembang.
Tantangan lain seperti benturan kepentingan di tingkat lokal, ribuan titik tambang ilegal, minimnya izin pertambangan rakyat, serta keterbatasan anggaran pengawasan turut menjadi hambatan dalam upaya penegakan hukum di sektor SDA dan lingkungan.
Sebagai langkah nyata, Polri bersama kementerian terkait merumuskan tindak lanjut jangka pendek dan jangka panjang, meliputi:
- Operasi penertiban dan penegakan hukum,
- Penguatan intelijen dan peningkatan kompetensi penyidik,
- Sinergi lintas sektor, serta
- Pembangunan sistem pengawasan terpadu.
Sementara itu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kelautan dan Perikanan tengah mengembangkan teknologi aplikasi pengaduan dan pengawasan untuk memudahkan masyarakat melaporkan dugaan pelanggaran lingkungan, kelautan, dan perikanan secara cepat dan transparan.
Melalui rapat tersebut, Kemenko Polkam menekankan pentingnya koordinasi berkelanjutan antarinstansi, termasuk dengan KLHK, KKP, ESDM, dan aparat penegak hukum daerah, guna memperkuat pengawasan serta meningkatkan efektivitas penegakan hukum.
“Dengan sinergi berkelanjutan lintas sektor, diharapkan implementasi rekomendasi Kemenko Polkam dapat memperkuat pengawasan, meningkatkan efektivitas penegakan hukum, serta menekan tingkat kerugian negara akibat kejahatan di sektor sumber daya alam dan lingkungan hidup,” tutup Brigjen Pol. Irwansyah.***
#Red MPN
