BANDUNG, MPN — Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada masyarakat dan pihak-pihak yang terdampak akibat kebijakan pengetatan serta penghentian alih fungsi lahan di sejumlah wilayah Jawa Barat. Pernyataan tersebut disampaikan menyusul munculnya polemik dan keluhan dari pelaku usaha serta masyarakat yang merasakan dampak ekonomi dari kebijakan tersebut.
Dedi menegaskan, langkah tegas yang diambil pemerintah provinsi bukan tanpa alasan. Menurutnya, kerusakan lingkungan akibat alih fungsi lahan yang tidak terkendali telah meningkatkan risiko banjir, longsor, dan bencana hidrometeorologi yang mengancam keselamatan warga.
“Kebijakan ini memang tidak mudah dan berdampak pada aktivitas ekonomi. Untuk itu saya menyampaikan permohonan maaf. Namun keselamatan masyarakat Jawa Barat harus menjadi prioritas utama,” tegas Dedi.
Ia menjelaskan, penghentian alih fungsi lahan difokuskan pada kawasan perbukitan, pegunungan, daerah resapan air, rawa, serta lahan pertanian produktif. Kawasan-kawasan tersebut dinilai memiliki peran vital dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan mencegah bencana.
Dedi juga mengingatkan bahwa pembangunan yang mengabaikan daya dukung lingkungan justru akan menimbulkan kerugian yang jauh lebih besar di masa depan. “Apa yang dibangun bertahun-tahun bisa hilang dalam hitungan jam ketika bencana datang,” ujarnya.
Meski menuai pro dan kontra, kebijakan ini disebut sebagai bagian dari langkah mitigasi jangka panjang untuk menata kembali tata ruang Jawa Barat agar lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan. Pemerintah Provinsi Jawa Barat pun membuka ruang dialog dengan berbagai pihak agar kebijakan tersebut dapat dijalankan secara adil dan proporsional.
Dedi berharap seluruh elemen masyarakat dapat memahami bahwa kebijakan ini bukan untuk menghambat pembangunan, melainkan menyelamatkan lingkungan dan melindungi generasi mendatang dari dampak kerusakan alam yang semakin parah.
@Red MPN
#DediMulyadi
#AlihFungsiLahan
#JagaLingkungan
#SelamatkanJawaBarat
