JAMBI.MPN-Kab.Sarolangun — Komitmen pemberantasan narkoba di tubuh kepolisian kembali ditegaskan. Kapolres Sarolangun, Wendi Oktariansyah, menginstruksikan pelaksanaan tes urine secara mendadak bagi seluruh personel di lingkungan Polres Sarolangun hingga jajaran Polsek.
Langkah tegas ini diambil sebagai respons atas masih ditemukannya oknum aparat yang terlibat penyalahgunaan narkotika di berbagai daerah, sekaligus menjadi upaya nyata memperkuat integritas institusi Polri di tingkat daerah.
Perintah tersebut disampaikan oleh Wakapolres Sarolangun, Aswindo Indriadi, pada Selasa (24/2/2026). Ia menegaskan bahwa kegiatan pemeriksaan urine telah dilaksanakan secara menyeluruh oleh Propam terhadap personel, mulai dari pejabat utama hingga anggota di Polsek jajaran.
“Pelaksanaan tes urine ini merupakan tindak lanjut langsung dari perintah Kapolda Jambi. Pemeriksaan dilakukan kepada seluruh jajaran tanpa pengecualian,” ujarnya.
Kebijakan ini merupakan implementasi arahan pimpinan Polda Jambi dalam rangka memperketat pengawasan internal sekaligus memastikan tidak ada toleransi terhadap penyalahgunaan narkoba di lingkungan kepolisian.
Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan, seluruh pejabat utama (PJU) Polres dan para Kapolsek jajaran dinyatakan negatif narkoba. Untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas, Kapolres Sarolangun turut memimpin langsung proses pengawasan selama kegiatan berlangsung.
Selain sebagai langkah internal, kebijakan ini juga sejalan dengan agenda nasional dalam program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, yang menempatkan pemberantasan narkoba sebagai salah satu prioritas utama pemerintah.
Polres Sarolangun menegaskan bahwa narkotika merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime) karena dampaknya yang merusak generasi bangsa. Oleh sebab itu, pengawasan internal akan terus diperketat melalui langkah preventif seperti tes urine berkala maupun mendadak.
Dengan langkah ini, institusi kepolisian berharap dapat menjaga kehormatan korps Bhayangkara sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum.
(Susi Lawati)
