JAMBI.MPN – Polemik penegakan hukum terhadap angkutan batu bara yang dilakukan jajaran Satlantas Polres Batanghari terus menjadi perhatian publik. Kali ini, Kepala Perwakilan MP POLRI Net Provinsi Jambi, Donal Simanjuntak, angkat bicara dan meminta agar proses penegakan hukum tersebut dievaluasi secara objektif demi menjaga profesionalisme serta marwah institusi Polri.
Menurut Donal, penegakan hukum harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dilakukan secara transparan, akuntabel, dan mampu memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.
“Penegakan hukum memang harus tegas. Namun, ketegasan itu juga harus dibarengi dengan dasar hukum yang jelas, prosedur yang benar, serta diterapkan secara konsisten. Ketika masyarakat mempertanyakan mekanisme maupun dasar tindakan aparat, tentu harus dijelaskan secara terbuka agar tidak menimbulkan persepsi negatif terhadap institusi Polri,” ujar Donal.
Ia menilai, sejumlah persoalan yang berkembang belakangan ini memerlukan penjelasan resmi dari pihak berwenang. Mulai dari mekanisme penahanan kendaraan angkutan batu bara, penerbitan BRIVA tilang, hingga alasan penahanan kendaraan dengan dalih memberikan efek jera, menurutnya harus memiliki dasar hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Semua tindakan aparat harus dapat diuji secara hukum. Transparansi menjadi hal penting agar masyarakat memahami bahwa setiap langkah penegakan hukum benar-benar sesuai aturan, bukan sekadar kebijakan di lapangan,” katanya.
Donal menegaskan, kritik yang disampaikannya bukan untuk mendiskreditkan Polri, melainkan sebagai bentuk kepedulian masyarakat agar institusi penegak hukum semakin profesional, proporsional, dan berkeadilan.
“Jika seluruh prosedur memang telah dijalankan sesuai ketentuan, tentu hal itu perlu disampaikan kepada publik secara terbuka. Namun apabila nantinya ditemukan adanya kekeliruan dalam pelaksanaannya, evaluasi bahkan penyegaran personel merupakan langkah yang patut dipertimbangkan demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap Polri,” tegasnya.
Lebih lanjut, Donal berharap pimpinan di lingkungan Polda Jambi dapat melakukan evaluasi secara objektif terhadap proses penegakan hukum yang kini menjadi sorotan publik. Menurutnya, evaluasi merupakan bagian dari upaya pembenahan internal yang justru akan memperkuat profesionalisme institusi.
Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tetap menghormati proses hukum yang berjalan serta mengedepankan asas praduga tak bersalah. Di sisi lain, ia mendorong agar setiap tindakan aparat tetap mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepastian hukum.
“Polri adalah institusi yang menjadi harapan masyarakat. Menjaga marwah dan kepercayaan publik merupakan tanggung jawab bersama. Karena itu, evaluasi yang objektif bukanlah bentuk pelemahan institusi, melainkan langkah konstruktif untuk memperkuat profesionalisme dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri,” pungkas Donal.
(Susi Lawati)
