JAMBI.MPN — Provinsi Jambi memasuki fase paling krusial menghadapi puncak musim kemarau 2026. Ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kembali membayangi sejumlah wilayah, terlebih dengan potensi penguatan fenomena El Niño yang dapat meningkatkan kondisi kering dan memperbesar risiko kebakaran.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi puncak musim kemarau 2026 berlangsung pada Agustus hingga September. Kondisi tersebut menjadi alarm bagi seluruh pemangku kepentingan untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama di wilayah dengan tingkat kerawanan karhutla tinggi dan kawasan ekosistem gambut.
Data pemantauan satelit Aqua/Terra dan Suomi NPP menunjukkan ancaman tersebut bukan sekadar kekhawatiran.
Sepanjang Januari hingga Juni 2026, tercatat 1.463 titik panas (hotspot) di Provinsi Jambi. Pada periode yang sama, luas lahan yang terbakar telah mencapai sekitar 137,72 hektare.
Titik panas tersebar di hampir seluruh wilayah Jambi. Tanjung Jabung Barat tercatat paling tinggi dengan 451 hotspot, disusul Muaro Jambi 339 titik, Sarolangun 199 titik, Merangin 138 titik, Tanjung Jabung Timur 99 titik, Tebo 84 titik, Batanghari 71 titik, Bungo 53 titik, Kerinci 21 titik, Kota Jambi 7 titik, dan Sungai Penuh 1 titik.
Kondisi ini menunjukkan bahwa karhutla bukan persoalan satu daerah atau satu institusi. Ancaman tersebut membutuhkan gerak cepat dan koordinasi lintas wilayah serta lintas sektor.
FERI IRAWAN: JANGAN TUNGGU API MEMBESAR
Ketua Sekretariat Bersama Pengelolaan Sumber Daya Hutan (SEKBER PSDH) Provinsi Jambi, Feri Irawan, mengingatkan seluruh pihak agar tidak terlambat mengambil langkah pencegahan.
Menurutnya, karhutla harus diperlakukan sebagai ancaman serius yang penanganannya dimulai jauh sebelum api membesar.
“Karhutla bukan persoalan satu institusi. Pemerintah, dunia usaha, masyarakat, aparat, dan seluruh pemangku kepentingan harus bergerak bersama. Kunci kita adalah pencegahan, deteksi dini, dan pemadaman sedini mungkin ketika api masih kecil,” ujar Feri.
Ia mendorong Pemerintah Provinsi Jambi bersama pemerintah kabupaten memperkuat koordinasi hingga tingkat tapak.
Keterbatasan anggaran, kata Feri, tidak boleh menjadi alasan lambannya respons ketika indikasi kebakaran mulai muncul.
“Jangan sampai keterbatasan tersebut menyebabkan respons kita terlambat. Karhutla harus dicegah sebelum berkembang menjadi bencana yang lebih besar dan menimbulkan dampak sosial, ekonomi, kesehatan, serta lingkungan,” tegasnya.
TIGA TITIK RAWAN YANG HARUS DIWASPADAI
SEKBER PSDH Jambi menyoroti sedikitnya tiga kondisi yang harus menjadi perhatian serius selama puncak kemarau.
Pertama, ancaman kekeringan pada ekosistem gambut.
Wilayah Muaro Jambi, Tanjung Jabung Barat, dan Tanjung Jabung Timur menjadi kawasan yang perlu mendapat perhatian khusus karena memiliki bentang lahan gambut yang rentan mengalami kekeringan dan kebakaran.
Pada kondisi tertentu, kebakaran gambut juga dapat berlangsung di bawah permukaan sehingga proses pemadaman menjadi jauh lebih sulit dan membutuhkan penanganan intensif.
Kedua, kondisi kering yang dapat mempercepat perkembangan api.
Ketika vegetasi dan lahan berada dalam kondisi sangat kering, api dapat berkembang lebih cepat dan menjalar ke area yang lebih luas. Situasi ini membuat keterlambatan beberapa jam saja dapat menentukan besar-kecilnya dampak kebakaran.
Ketiga, kemunculan hotspot secara berulang.
Lokasi yang berulang kali terdeteksi hotspot harus menjadi prioritas patroli, ground check, pemetaan sumber api, hingga penelusuran penyebab kebakaran.
“Jangan hanya melihat jumlah hotspot. Yang lebih penting adalah seberapa cepat hotspot tersebut diverifikasi di lapangan dan ditindaklanjuti. Kecepatan ground check dan respons awal sangat menentukan,” kata Feri.
MASYARAKAT JANGAN HANYA JADI PENONTON
SEKBER PSDH juga menegaskan bahwa pencegahan karhutla tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah maupun perusahaan.
Masyarakat harus ditempatkan sebagai bagian penting dari sistem pencegahan, terutama melalui penguatan Masyarakat Peduli Api (MPA) di tingkat desa.
MPA dinilai tidak seharusnya hanya bergerak ketika kebakaran sudah terjadi, tetapi dilibatkan sejak tahap pencegahan, patroli, edukasi, pelaporan hingga penanganan awal.
Feri juga mengingatkan agar tidak ada pihak yang menghambat petugas ketika menjalankan upaya pemadaman.
“Kalau ada tindakan yang menghalangi petugas menjalankan tugas pemadaman, tentu harus diselesaikan sesuai mekanisme hukum. Dalam situasi kebakaran, keselamatan masyarakat dan perlindungan lingkungan harus menjadi kepentingan bersama,” tegasnya.
APHI: PERUSAHAAN SIAP PERKUAT KESEIAPSIAGAAN
Komitmen serupa disampaikan Ketua Komda Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) Provinsi Jambi, Taufik Qurochman.
Ia mengatakan perusahaan anggota APHI terus meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi karhutla, mulai dari personel, peralatan, patroli, sarana pemadaman hingga sistem deteksi dini.
“Fokus kami adalah mencegah api muncul dan memastikan apabila terjadi kebakaran dapat segera ditangani,” jelas Taufik.
Menurutnya, kesiapan perusahaan harus berjalan beriringan dengan koordinasi lintas sektor.
Karhutla, kata dia, tidak mengenal batas administrasi. Karena itu, pemerintah, perusahaan, masyarakat, TNI-Polri, BPBD, Manggala Agni dan seluruh pemangku kepentingan harus memiliki pola koordinasi yang cepat ketika terjadi indikasi kebakaran.
81 POSKO KARHUTLA JANGAN SEKADAR JADI PAPAN NAMA
Pemerintah Provinsi Jambi telah menyiapkan 81 posko di wilayah rawan karhutla.
SEKBER PSDH Jambi mendorong agar seluruh posko tersebut benar-benar difungsikan sebagai pusat koordinasi dan respons cepat, bukan sekadar tempat berkumpulnya personel.
Sistem komunikasi, pemantauan, pelaporan dan mobilisasi harus berjalan dari tingkat desa hingga posko induk.
“Posko jangan hanya menjadi tempat berkumpulnya personel. Posko harus menjadi pusat komando informasi dan respons cepat. Begitu ada indikasi kebakaran, informasi harus bergerak cepat dan petugas segera melakukan verifikasi lapangan,” ujar Feri.
BELAJAR DARI LONJAKAN KARHUTLA 2024
Ancaman karhutla bukan persoalan baru bagi Jambi.
Data yang disampaikan SEKBER PSDH menunjukkan luas kebakaran di Jambi pada 2023 berada di kisaran 1.055 hektare. Angka tersebut kemudian melonjak tajam pada 2024 hingga sekitar 6.797 hektare.
Lonjakan tersebut menjadi peringatan bahwa pencegahan tidak boleh baru dilakukan ketika kebakaran telah meluas.
Karhutla memiliki dampak berlapis. Dari sisi ekonomi, kebakaran dapat merusak tanaman, mengganggu aktivitas pertanian dan menimbulkan biaya pemadaman serta kerugian bagi masyarakat maupun dunia usaha.
Dari sisi kesehatan, asap kebakaran dapat mengganggu aktivitas masyarakat dan meningkatkan risiko gangguan pernapasan. Sementara dari sisi ekologis, kebakaran dapat menyebabkan hilangnya vegetasi, habitat satwa dan biodiversitas, sekaligus meningkatkan emisi karbon.
“Pencegahan karhutla harus kita lihat sebagai investasi bersama untuk melindungi ekonomi masyarakat, kesehatan publik, lingkungan, dan masa depan Provinsi Jambi,” ujar Feri.
TIGA SERUAN SEKBER PSDH JAMBI
Menghadapi puncak kemarau Agustus–September 2026, SEKBER PSDH Jambi menyerukan penguatan tiga lini utama.
Pemerintah diminta memperkuat koordinasi Satgas Karhutla hingga tingkat tapak, mempercepat ground check hotspot, memastikan kesiapan sumber air, personel, peralatan dan jalur mobilisasi, serta memperkuat pengawasan terhadap wilayah rawan dan lokasi kebakaran berulang.
Dunia usaha diminta memastikan seluruh sarana pengendalian karhutla berfungsi optimal, memperkuat patroli dan deteksi dini, memastikan pengelolaan tata air kawasan gambut berjalan sesuai ketentuan, serta segera merespons setiap indikasi kebakaran di wilayah kerja.
Sementara masyarakat diimbau tidak membuka lahan dengan cara membakar, segera melaporkan keberadaan asap atau titik api, memperkuat Masyarakat Peduli Api, berpartisipasi dalam patroli pencegahan, dan tidak menghalangi petugas yang sedang melakukan pemadaman.
JANGAN MENUNGGU API MEMBESAR
Pesan SEKBER PSDH Jambi menjelang puncak kemarau 2026 sangat jelas: jangan menunggu api menjadi besar baru bergerak.
Feri Irawan menegaskan keberhasilan menghadapi karhutla sangat ditentukan oleh kecepatan seluruh pihak dalam mengambil tindakan.
“Jangan menunggu api membesar. Jangan menunggu asap menyelimuti permukiman. Jangan menunggu bencana menjadi besar baru kita bergerak.”
Ia mengajak seluruh elemen di Jambi membangun satu barisan dalam menghadapi ancaman karhutla.
“Mari kita jaga Jambi bersama. Pemerintah, dunia usaha, masyarakat, aparat, dan seluruh elemen harus berada dalam satu barisan untuk mencegah dan memadamkan karhutla sejak dini.”
Jaga Jambi, jaga napas kita. Jangan biarkan asap kembali menyelimuti Bumi Sepucuk Jambi Sembilan Lurah.
(Susi Lawati)
