JAMBI.MPN – Praktik gadai kendaraan yang diduga dilakukan secara berulang kini berujung sengketa. Persoalan tersebut mencuat setelah pihak yang mengaku telah mengeluarkan uang sekitar Rp100 juta untuk transaksi gadai sebuah mobil Mitsubishi merasa dirugikan karena kendaraan yang menjadi jaminan justru kembali dipersoalkan.
Berdasarkan informasi dan keterangan yang dihimpun, mobil Mitsubishi tersebut diketahui berkaitan dengan seorang warga bernama Iwan. Kendaraan itu sebelumnya disebut digadaikan oleh seseorang berinisial PS kepada pihak berinisial A dengan nilai sekitar Rp100 juta.
Kesepakatannya, kendaraan tersebut akan ditebus dalam jangka waktu sekitar satu bulan.
Namun, ketika waktu yang disepakati berlalu, kendaraan tak kunjung ditebus. Bahkan, menurut informasi yang diterima, status gadai kendaraan tersebut berlangsung hingga kurang lebih satu tahun.
Situasi semakin pelik ketika pihak A berupaya meminta kejelasan kepada PS. Namun, PS disebut sulit dihubungi dan nomor teleponnya disebut dalam kondisi tidak aktif.
Karena tidak mendapatkan kepastian, pihak A kemudian mengambil langkah untuk menyelesaikan persoalan kendaraan tersebut. Salah satunya dengan melakukan pelunasan atau penebusan BPKB melalui pihak leasing/Adira.
Langkah itu disebut membuat pihak A harus kembali mengeluarkan dana untuk menyelesaikan persoalan kendaraan yang sebelumnya telah dijadikan objek gadai.
Namun, bukannya persoalan berakhir, masalah justru memasuki babak baru.
Pihak A mengaku kemudian menghadapi upaya dari PS untuk kembali menguasai kendaraan tersebut, sementara uang yang telah dikeluarkan pihak A disebut belum dikembalikan.
Uang Keluar, Kendaraan Kembali Dipersoalkan
Pihak A menilai kondisi tersebut menimbulkan kerugian besar.
Pasalnya, ketika kendaraan tidak kunjung ditebus sesuai kesepakatan, pihak A telah mengambil langkah untuk menyelesaikan persoalan administrasi dan kewajiban kendaraan tersebut.
Belakangan, informasi yang diperoleh menyebutkan PS bahkan menempuh langkah hukum dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Langkah hukum tersebut disebut berkaitan dengan upaya penguasaan kembali kendaraan.
Meski demikian, substansi dan objek gugatan tersebut masih perlu dikonfirmasi berdasarkan dokumen perkara secara resmi. Demikian pula kewenangan PTUN terhadap objek sengketa dimaksud perlu dilihat berdasarkan materi gugatan dan kedudukan hukum para pihak.
Pihak A mempertanyakan, apabila benar kendaraan tersebut sebelumnya telah dijadikan jaminan dan uang telah diterima, bagaimana penyelesaian kewajiban terhadap pihak yang telah mengeluarkan dana untuk menyelesaikan persoalan kendaraan.
Bukan Hanya Mitsubishi, Innova Reborn Juga Dipersoalkan
Persoalan yang menyeret PS disebut tidak berhenti pada satu kendaraan.
Informasi lain yang diterima menyebutkan adanya transaksi serupa menggunakan Toyota Innova Reborn kepada pihak A.
Belakangan, kendaraan tersebut disebut diketahui berkaitan dengan sebuah perusahaan rental.
Persoalan kembali muncul ketika pihak rental disebut berupaya mengambil kendaraan tersebut.
Untuk menyelesaikan masalah, kendaraan itu akhirnya disebut ditebus kembali oleh pihak rental kepada A dengan nilai sekitar Rp30 juta.
Rangkaian peristiwa tersebut membuat pihak yang merasa dirugikan mempertanyakan pola transaksi yang terjadi.
Apakah seluruhnya sekadar persoalan utang-piutang dan gadai kendaraan, atau terdapat persoalan hukum lain yang perlu ditelusuri?
Pertanyaan tersebut kini menunggu pembuktian melalui dokumen transaksi, perjanjian, bukti pembayaran, dokumen kendaraan, serta keterangan seluruh pihak.
Kerugian Disebut Capai Rp400 Juta
Tak hanya dua kendaraan tersebut, informasi yang berkembang menyebutkan bahwa rangkaian persoalan transaksi kendaraan yang diduga melibatkan PS memiliki nilai kerugian secara keseluruhan sekitar Rp400 juta.
Namun, angka tersebut belum dapat dianggap sebagai kerugian yang telah terbukti secara hukum.
Nilai tersebut masih membutuhkan verifikasi melalui bukti transaksi, rekening koran, kuitansi, dokumen kendaraan, perjanjian gadai maupun dokumen lain yang relevan.
Pihak yang merasa dirugikan menduga terdapat pola transaksi yang perlu mendapat perhatian serius, terutama apabila kendaraan yang telah dijadikan jaminan dan uang telah diterima kemudian kembali dipersoalkan penguasaannya.
“Kami merasa dirugikan. Kendaraan digadaikan, uang sudah diberikan, tetapi ketika kendaraan bermasalah dan kami mengambil langkah untuk menyelesaikannya, justru muncul upaya untuk mengambil kembali kendaraan tersebut tanpa mengembalikan uang yang sudah kami keluarkan,” ujar pihak yang mengaku dirugikan.
Muncul Informasi Kebakaran di Sekitar Lokasi
Persoalan ini semakin menjadi perhatian setelah muncul informasi mengenai peristiwa kebakaran pada Minggu lalu di belakang sebuah gudang yang disebut-sebut berkaitan dengan lokasi atau aktivitas BBM ilegal.
Namun, sejauh ini belum ada bukti resmi yang menunjukkan adanya hubungan antara kebakaran tersebut dengan sengketa kendaraan maupun transaksi yang melibatkan para pihak.
Karena itu, informasi mengenai keterkaitan tersebut masih harus dipisahkan dari pokok perkara dan menunggu keterangan resmi aparat berwenang.
Awak media telah berupaya melakukan konfirmasi kepada pihak-pihak yang disebut dalam persoalan ini. Namun, hingga berita ini disusun, belum seluruh pihak memberikan penjelasan yang dapat dimuat secara berimbang.
Menunggu Pembuktian, Bukan Sekadar Klaim
Sengketa ini pada akhirnya bukan hanya soal siapa yang menguasai kendaraan.
Ada persoalan yang jauh lebih penting untuk dijawab: siapa menerima uang, atas dasar kesepakatan apa kendaraan digadaikan, siapa yang memiliki hak atas kendaraan, siapa yang telah melunasi kewajiban kepada leasing, dan apakah seluruh kewajiban para pihak telah diselesaikan?
Jika benar terdapat transaksi gadai kendaraan dengan nilai ratusan juta rupiah, maka seluruh rangkaian transaksi semestinya dapat diuji melalui bukti yang konkret.
Mulai dari perjanjian gadai, bukti transfer, kuitansi, dokumen BPKB, status pembiayaan kendaraan, hingga dokumen perkara apabila benar telah masuk ke ranah pengadilan.
Dengan demikian, dugaan penipuan tidak boleh berhenti sebagai tuduhan sepihak. Begitu pula klaim kepemilikan atau penguasaan kendaraan harus dapat dibuktikan berdasarkan dokumen dan dasar hukum yang jelas.
Hingga berita ini diterbitkan, dugaan adanya unsur penipuan dalam rangkaian transaksi tersebut masih memerlukan pendalaman dan pembuktian lebih lanjut.
Pihak-pihak yang disebut dalam pemberitaan ini tetap memiliki hak untuk memberikan klarifikasi, bantahan, maupun menunjukkan bukti yang dapat mengubah atau melengkapi informasi dalam pemberitaan.
Redaksi juga mendorong apabila terdapat dugaan tindak pidana, seluruh bukti transaksi dan dokumen kendaraan diserahkan kepada aparat penegak hukum agar persoalan tersebut dapat diuji secara objektif dan berdasarkan hukum.
(Susi Lawati)
