JAMBI.MPN – Polemik bantuan bedah rumah kembali mencuat di Provinsi Jambi. Setelah viralnya kondisi rumah panggung reyot di RT 4 Desa Mudung Darat, Kecamatan Maro Sebo, Muaro Jambi, publik dibuat geram. Puluhan tahun rumah itu berdiri tanpa sentuhan pemerintah, seakan menjadi “tamparan keras” bagi pemerintah pusat, provinsi hingga kabupaten/kota.
Pengamat Ekonomi Jambi, Dr. Noviardi dengan tegas menuding akar masalahnya ada pada pendataan amburadul.
“Banyak warga miskin ekstrem tidak masuk daftar penerima bedah rumah. Ini jelas karena lemahnya pendataan. Tidak boleh kepala desa yang mendata secara tunggal, harus ada verifikasi berlapis oleh instansi teknis, seperti Perkim,” ujarnya, Selasa (7/10/2025).
Faktor Like & Dislike, Warga Layak Justru Dicoret.
Noviardi menyebutkan pendataan selama ini rawan intervensi. “Ada faktor kedekatan, suka atau tidak suka. Akhirnya yang benar-benar miskin malah terpinggirkan. Kata kuncinya pendataan berlapis, bukan sepihak,” tegasnya.
Selain masalah data, keterbatasan anggaran juga jadi dalih klasik pemerintah. Selama ini, program bedah rumah hanya bergantung pada APBN. Sementara APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota minim alokasi.
“Kalau pusat sudah anggarkan, daerah juga wajib ikut. Gubernur harus kasih target jelas pada bupati dan wali kota: kapan bedah rumah tuntas?” tukasnya.
4 Ribu Rumah Mangkrak, CSR Harus Dikerahkan.
Noviardi bahkan menyinggung fakta ada 4 ribu rumah tidak layak huni di Jambi yang entah kapan akan tersentuh.
“Kalau dikerjakan sedikit-sedikit, kapan selesai? Pemerintah daerah harus serius prioritaskan anggaran. Selain itu, perusahaan lewat program CSR juga wajib dilibatkan. Jangan hanya ambil untung, tapi abai pada warga sekitar,” cetusnya.
Kasus rumah panggung di Muaro Jambi ini kian membuka mata: program bedah rumah tak ubahnya proyek elitis. Warga miskin tetap miskin, sementara bantuan tersedot pada mereka yang dekat dengan kekuasaan.
(Susi Lawati)
