Bandung, MPN — Senin (9/12/2025). Gerakan Masyarakat Pendidikan Anti Korupsi (GEMPAR) menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Dinas Pendidikan Kota Bandung dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia). Massa membawa tuntutan besar: bersihkan dunia pendidikan dari titipan siswa, pungli, dan dugaan penyalahgunaan wewenang yang dinilai semakin meresahkan.
Ketua Umum GEMPAR dalam orasinya menegaskan bahwa pendidikan harus menjadi prioritas pemerintah, bukan sekadar slogan tanpa tindakan.
“Izinkan kami menyampaikan aspirasi masyarakat pendidikan. Ketika aspirasi datang, Disdik wajib cepat hadir dan menyelesaikan persoalan,” tegasnya lantang.
Sorotan Keras: Dugaan Titipan Siswa di SPMB
GEMPAR menyoroti dugaan praktik “titipan” peserta didik yang diduga dilakukan oleh oknum anggota dewan, pejabat, aktivis, hingga birokrat selama proses SPMB. Praktik ini dinilai merusak keadilan dan mengorbankan masyarakat kecil.
“Apakah dunia pendidikan ini tempat titipan pejabat? Apakah masyarakat kecil tidak punya hak? Itu yang kami lawan!” seru Zacky mempertegas sikap GEMPAR.
Kepala Disdik Tak Hadir, Massa Meradang
Suasana memanas ketika Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung, Asep Gufron, tidak hadir menemui para demonstran. Ketidakhadiran tersebut dinilai sebagai bentuk abainya tanggung jawab moral pejabat publik.
“Sungguh menyedihkan. Kepala dinas wajib hadir menemui masyarakat, bukan menghilang!” ujar Ketum GEMPAR.
GEMPAR menyebut bahwa dua minggu sebelumnya mereka sudah melakukan audiensi dengan membawa 10 tuntutan resmi, namun tidak satu pun dijawab secara substansial. Aksi ini menjadi kelanjutan atas kekecewaan tersebut.
Aksi Bernuansa Emosi dan Perjuangan
Sekjen GEMPAR, Azis Dikri, dalam orasinya menegaskan bahwa aksi ini bukan seremoni belaka.
“Kami datang bukan untuk selebrasi Anti Korupsi — kami datang untuk perjuangan!” ucapnya dengan suara bergetar.
Ia menyebut bahwa massa yang hadir mengeluarkan tenaga, waktu, dan biaya pribadi sebagai bentuk pengorbanan demi masa depan pendidikan anak-anak Bandung.
Azis kembali menyinggung absennya Kepala Disdik. “Apakah tidak memalukan pejabat publik tak mau menemui masyarakat? Kita punya hak yang sama untuk didengar!”
Di akhir orasi, ia meminta maaf kepada masyarakat yang aktivitasnya terdampak aksi. “Kami berjuang demi masa depan pendidikan yang lebih bersih.”
10 Tuntutan GEMPAR Resmi Diserahkan
Menjelang penutupan aksi, GEMPAR resmi menyerahkan 10 tuntutan kepada pihak Dinas Pendidikan Kota Bandung. Mereka menegaskan bahwa akan kembali menggelar aksi jika tuntutan ini tidak direspons secara nyata.
Berikut 10 tuntutan GEMPAR:
1. Transparansi APBD dan APBN sektor pendidikan.
2. Penuntasan pungli Pramuka SMP.
3. Penindakan belanja fiktif SiPLah SD–SMP.
4. SPMB 2026 bebas titipan.
5. Kejelasan kasus dugaan korupsi pengadaan 46 sekolah.
6. Pembubaran MKKS SMP yang diduga meminta fee.
7. Kejelasan dugaan korupsi dana RMP 2018 Rp48 miliar.
8. Dugaan transaksi fiktif dana RMP SMP swasta 2024–2025.
9. Dugaan fee 4% dalam pengadaan barang/jasa MKKS.
10. Klarifikasi workshop matematika yang mengatasnamakan Kejati.
Aksi berlangsung tertib dan kondusif hingga akhir. GEMPAR memastikan bahwa perjuangan akan berlanjut hingga dunia pendidikan Kota Bandung benar-benar bersih dari pungli, titipan, dan praktik koruptif.***
@Red MPN
#GEMPAR #DisdikBandung #Hakordia2025 #AntiKorupsi #StopPungli #SPMB #BongkarSkandal #PendidikanBersih
