JAMBI.MPN – Penolakan terhadap aktivitas PT Sinar Anugrah Sukses (PT SAS) kembali mengemuka. Ratusan warga dari Aur Kenali, Mendalo Darat, Banyumas, dan Penyengat Rendah menggelar rapat koordinasi pada Sabtu (29/8/2026), sebagai bentuk konsolidasi untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat yang terdampak maupun yang mengkhawatirkan keberadaan aktivitas perusahaan.
Dalam rapat tersebut, warga menyatakan sikap untuk terus menyuarakan penolakan dan meminta pemerintah serta instansi terkait turun tangan memastikan seluruh aktivitas PT SAS berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
Bagi warga, persoalan ini bukan sekadar menyangkut aktivitas usaha. Kekhawatiran terbesar mereka tertuju pada potensi dampak lingkungan, khususnya aktivitas stockpile batu bara yang dinilai berpotensi menghasilkan debu dan menurunkan kualitas udara di kawasan permukiman.
Warga mengaku khawatir paparan debu batu bara dalam jangka panjang dapat mengganggu kenyamanan dan kesehatan masyarakat, terutama anak-anak yang tumbuh di sekitar wilayah aktivitas.
Tak Ingin Lingkungan Berubah Jadi Hitam
Kekhawatiran itu turut dikaitkan warga dengan kondisi sejumlah kawasan yang disebut telah lama berhadapan dengan aktivitas stockpile, termasuk wilayah sekitar Cagar Budaya Muaro Jambi dan Talang Duku.
Dalam rapat, warga menyebut adanya permukaan bangunan maupun lingkungan yang menghitam akibat debu yang mereka duga berasal dari aktivitas batu bara.
Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan warga meminta agar pemerintah tidak memandang persoalan ini hanya dari sisi kegiatan ekonomi, tetapi juga mempertimbangkan aspek lingkungan dan keselamatan masyarakat.
Salah seorang warga bahkan menyampaikan penolakan secara terbuka dan tegas.
“Kami dak rela halaman kami jadi hitam oleh debu batu bara. Kami dak rela anak kami nanti penyakit akibat paparan debu batu bara. Kami dak rela hak kami menghirup udara segar dirampas PT SAS dengan debu hitam beterbangan di seputaran kami.”
Pernyataan tersebut menggambarkan keresahan warga yang merasa kualitas lingkungan tempat tinggal mereka merupakan persoalan yang tidak bisa ditawar.
Warga Minta Pemerintah Tak Tinggal Diam
Warga menegaskan, hak atas lingkungan yang sehat harus menjadi perhatian utama dalam setiap aktivitas usaha yang berada di sekitar permukiman.
Karena itu, hasil rapat koordinasi kembali mempertegas komitmen masyarakat untuk menolak aktivitas PT SAS dan terus mengawal persoalan tersebut melalui jalur dialog maupun mekanisme resmi.
Mereka mendesak pemerintah dan instansi berwenang melakukan pengawasan secara serius terhadap aktivitas perusahaan, termasuk memastikan aspek perizinan, lingkungan, pengelolaan debu, hingga dampaknya terhadap masyarakat benar-benar memenuhi ketentuan.
Warga berharap pemerintah tidak menunggu sampai muncul dampak yang lebih besar sebelum mengambil langkah.
Bagi mereka, pencegahan jauh lebih penting daripada harus menghadapi persoalan lingkungan dan kesehatan masyarakat setelah dampaknya terjadi.
Rapat koordinasi tersebut sekaligus menjadi sinyal bahwa penolakan warga belum berakhir. Konsolidasi masyarakat dari sejumlah wilayah terus dilakukan untuk memastikan aspirasi mereka tidak berhenti sebatas rapat dan pernyataan.
Kini bola berada di tangan pemerintah dan instansi terkait: memastikan aktivitas usaha tetap berjalan dalam koridor hukum, tanpa mengorbankan hak masyarakat atas lingkungan yang sehat dan aman.
(SusLaw)
