Jakarta, MPN — Upaya pemberantasan korupsi tidak hanya bergantung pada penindakan, tetapi juga pencegahan yang sistematis. Hal ini menjadi sorotan utama dalam episode terbaru Podcast What’s Up Kemenkum yang menghadirkan Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Agtas bersama Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto.
Dalam perbincangan tersebut, keduanya membahas langkah konkret menuju sistem pemerintahan yang digital, transparan, dan akuntabel. Salah satu terobosan yang diungkap adalah pengembangan Super Apps Kemenkum, penerapan merit system dalam manajemen aparatur, serta kerja sama strategis dengan KPK untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih.
Menteri Supratman juga menyoroti kebijakan pemblokiran satu juta badan usaha yang tidak aktif sebagai bagian dari upaya menertibkan data hukum dan mencegah penyalahgunaan entitas usaha. Selain itu, merit system disebut mampu memberikan jalur kenaikan pangkat istimewa bagi aparatur yang berprestasi tanpa praktik pungli.
Ketua KPK Setyo Budiyanto menyambut baik langkah tersebut, menilai digitalisasi menjadi kunci untuk menutup celah korupsi dan meningkatkan efisiensi pelayanan publik.
“Digitalisasi dan transparansi bukan hanya soal teknologi, tapi soal perubahan budaya birokrasi menuju pemerintahan yang bersih,” ujar Setyo Budiyanto dalam podcast tersebut.
Masyarakat dapat menyaksikan obrolan lengkapnya melalui kanal YouTube resmi Kemenkum RI (@kemenkum) dengan judul What’s Up Kemenkum – Kolaborasi untuk Pemerintahan Digital Bersih dari Korupsi.
@Red MPN
