JAMBI.MPN — Sejumlah tokoh adat dari berbagai kabupaten dan kota di Provinsi Jambi menyampaikan kekecewaan mereka terhadap rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-69 Provinsi Jambi.
Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-69 Provinsi Jambi yang semestinya menjadi panggung penghormatan terhadap sejarah dan jati diri daerah, justru berubah menjadi luka kolektif bagi para tokoh adat se-Provinsi Jambi. Mereka merasa dipinggirkan, diabaikan, bahkan seperti tak pernah ada dalam narasi resmi pemerintah.
Kekecewaan mendalam itu meledak usai penutupan pameran HUT Provinsi Jambi. Puluhan tokoh adat dari berbagai kabupaten dan kota menyuarakan protes terbuka, menuding Pemerintah Provinsi Jambi gagal menghormati peran strategis masyarakat adat—padahal merekalah fondasi sejarah, budaya, dan harmoni sosial di Bumi Sepucuk Jambi Sembilan Lurah.
Sorotan tajam mengarah pada pidato resmi Sekretaris Daerah Provinsi Jambi, Sudirman. Dalam sambutannya, tak satu kata pun menyebut peran tokoh adat, lembaga adat, atau kontribusi nyata masyarakat adat dalam menjaga kondusivitas daerah. Padahal, para tokoh adat hadir secara resmi, lengkap dengan pakaian kebesaran adat—simbol penghormatan tertinggi terhadap provinsi yang mereka jaga secara turun-temurun.
Lebih ironis lagi, protokol acara dinilai dingin dan abai, tanpa satu pun sesi khusus atau bentuk penghormatan kepada pimpinan lembaga adat yang hadir. Sebuah perlakuan yang dianggap sebagai tamparan simbolik terhadap martabat adat Jambi.
Salah seorang anggota Dubalang Lembaga Adat Provinsi Jambi, berinisial K.U., menyampaikan kekecewaannya dengan nada tegas dan getir.
“Kami datang memenuhi undangan resmi pemerintah, mengenakan pakaian kebesaran adat sebagai bentuk hormat. Tapi yang kami rasakan, kami seperti dihadirkan hanya sebagai pelengkap—bahkan seolah dihapus dari cerita pembangunan,” ujarnya kepada awak media, Rabu (07/01).
Menurutnya, Provinsi Jambi berdiri di atas tanah ulayat dan nilai-nilai adat yang diwariskan secara turun-temurun. Namun pada momen sakral hari jadi provinsi, akar sejarah itu justru dikebiri dari ruang publik.
Ia menegaskan, selama ini tokoh adat tak pernah absen ketika negara membutuhkan kehadiran mereka—mulai dari meredam konflik horizontal, menjaga harmoni sosial, hingga menjadi penyangga stabilitas daerah tanpa pamrih.
“Kami selalu dipanggil saat konflik memanas, saat persatuan terancam. Tapi di hari ulang tahun provinsi sendiri, kami justru dilupakan. Ini bukan soal seremoni, ini soal pengakuan dan penghormatan terhadap eksistensi masyarakat adat,” tegasnya.
Para tokoh adat kini mendesak Pemerintah Provinsi Jambi untuk melakukan evaluasi serius terhadap cara pandang dan pola komunikasi dengan lembaga adat. Mereka mengingatkan, pembangunan yang menafikan akar budaya dan sejarah ibarat membangun rumah megah di atas tanah rapuh—cepat atau lambat akan runtuh.
“Jambi tidak boleh besar dengan melupakan adatnya,” tutup salah satu tokoh adat dengan nada getir.
(Susi Lawati)
