JAMBI.MPN – Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Jambi, Irjen Pol. Krisno H. Siregar, menerima kunjungan audiensi dari manajemen PT Pertamina dalam agenda Courtesy Call (CC) pada Kamis (7/8/2025). Pertemuan berlangsung di ruang kerja Kapolda Jambi, membahas strategi penguatan kerja sama dalam pengamanan aktivitas pertambangan minyak rakyat pasca terbitnya regulasi baru dari Kementerian ESDM.
Kunjungan ini menjadi langkah penting dalam menindaklanjuti implementasi Peraturan Menteri ESDM No. 14 Tahun 2025 tentang legalisasi hasil tambang rakyat. Pertamina, sebagai pihak penerima dan pengelola minyak rakyat, menilai sinergi dengan aparat keamanan sangat krusial demi menjaga kondusivitas di lapangan.
Wakil Presiden HSSE Program Holding Pertamina, Ade Gunawan, menyampaikan apresiasi atas dukungan Polda Jambi selama ini. Ia menegaskan bahwa kehadiran polisi menjadi faktor kunci dalam menjaga stabilitas dan mencegah konflik di tengah transisi legalisasi.
“Kami berterima kasih atas komitmen Polda Jambi. Berdasarkan pemantauan kami, kegiatan tambang rakyat di wilayah ini berlangsung aman dan terkendali. Ini tidak lepas dari peran aktif aparat dalam mengedepankan pendekatan humanis,” ujar Ade Gunawan.
Merespons hal tersebut, Kapolda Jambi menegaskan bahwa institusinya siap mendukung penuh kebijakan pemerintah, terutama dalam menciptakan keseimbangan antara kepentingan ekonomi masyarakat dan penegakan hukum.
“Kami mendata ada tiga titik utama aktivitas illegal drilling di Provinsi Jambi, yakni di Batanghari, Muaro Jambi, dan Sarolangun. Saat ini, sekitar 8.000 sumur telah didata dan tengah diverifikasi oleh Kementerian ESDM,” ungkap Irjen Krisno.
Ia juga menyoroti dilema di lapangan, di mana aktivitas pengeboran ilegal kerap muncul kembali meski telah dilakukan penindakan, karena praktik tersebut menyangkut langsung dengan mata pencaharian masyarakat.
Sementara itu, Direktur Intelkam Polda Jambi, Kombes Pol. Hendri Hotuguan Siregar, menyoroti aspek keselamatan dan keamanan yang kerap diabaikan oleh pelaku tambang rakyat.
“Banyak masyarakat hanya memahami teknis pengambilan minyak, tanpa mempedulikan keselamatan, prosedur keamanan, atau dampaknya terhadap lingkungan dan ketertiban umum. Ini bisa memicu gangguan kamtibmas jika tidak diatur dengan pendekatan regulatif dan sosialisasi menyeluruh,” jelas Hendri.
Pertemuan ini menjadi titik awal penguatan koordinasi lintas sektor antara aparat kepolisian dan perusahaan negara demi mendukung praktik pertambangan rakyat yang aman, legal, dan berkelanjutan di Provinsi Jambi.
(Shee)
