JAKARTA.MPN — Aksi massa Gerakan Rakyat Menggugat Jambi (Geram Jambi) meledak di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Senin (17/11/2025). Mereka datang bukan sekadar berunjuk rasa, tetapi membawa tudingan besar: ada permainan kotor dalam tata kelola batu bara dan pajak di Provinsi Jambi yang diduga melibatkan perusahaan, oknum pejabat, hingga kekuasaan daerah.
Dalam aksinya, massa yang dipimpin Andri dan Sukri menegaskan bahwa dugaan penyimpangan ini bukan perkara sepele, tapi berpotensi merugikan negara hingga miliaran rupiah.
Empat Dugaan Skandal yang Dibongkar Geram Jambi
1. PT BBMM Diduga Menunggak PNBP Perusahaan tambang PT Bumi Bara Makmur Mandiri (BBMM) yang beroperasi di Batang Hari disorot karena diduga menunggak pembayaran penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Massa menuding tunggakan ini dibiarkan tanpa proses hukum tegas.
2. Fasilitas Umum Disulap Jadi Holding Batu Bara Geram Jambi menyebut fasilitas umum diduga dipakai PT BBMM untuk holding batu bara dengan restu surat izin Pemkab Batang Hari Nomor: 551.21/05/SIPJ/DPMPTSP/2025. “Ini sama saja menggadaikan fasilitas rakyat untuk kepentingan bisnis,” teriak orator.
3. Permainan Dokumen dan Pajak Ada dugaan rekayasa dokumen, pengemplangan PNBP & PPN, hingga manipulasi nilai GAR (kalori batu bara) untuk mengecilkan nilai pajak dan setoran ke negara.
4. Gubernur Jambi Diduga “Diam” Tak kalah panas, massa menuding Gubernur Jambi melakukan pembiaran atas pelanggaran Pergub yang ia buat sendiri, termasuk penggunaan jalan negara untuk aktivitas angkutan batu bara.
“Negara Dirampok, KPK Harus Turun!”
“Kalau permainan pajak dan PNBP ini benar, negara sedang dirampok di atas meja secara berjamaah. KPK wajib masuk, tidak bisa lagi didiamkan,” tegas Sukri.
Andri menambahkan, “Ini bukan cuma soal angka, tapi soal keadilan bagi rakyat yang jalannya rusak, yang hidupnya terganggu, tapi kekayaan daerah justru dihisap oleh segelintir orang.”
Tuntutan Geram Jambi:
Periksa PT BBMM dan perusahaan tambang lainnya
Usut pejabat pemberi izin & aktor pembeking
Audit menyeluruh penerimaan negara dari batu bara Jambi
Pemerintah pusat dan Kemenkeu turun tangan
KPK tegakkan hukum tanpa tebang pilih
Aksi ini diperkirakan bukan yang terakhir. Geram Jambi menyatakan siap menggelar aksi lanjutan bahkan lebih besar jika dugaan penyimpangan tak segera ditindak.
“Kalau hukum tidak berjalan, rakyat akan datang lagi. Lebih besar, lebih keras,” tutup Andri lantang.
(Susi Lawati)
