Oleh: Elas Annra Dermawan, SH
Praktisi Hukum
JAMBI.MPN _ Pengesahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru melalui UU No. 1 Tahun 2023 merupakan tonggak sejarah penting dalam perjalanan hukum nasional Indonesia. Setelah lebih dari satu abad bergantung pada Wetboek van Strafrecht peninggalan kolonial Belanda, Indonesia akhirnya memiliki KUHP yang lahir dari rahim kedaulatan sendiri.
Di tengah berbagai kritik, tidak dapat dipungkiri bahwa KUHP Baru justru membawa banyak nilai positif yang menandai pergeseran paradigma hukum pidana Indonesia menuju sistem yang lebih modern, manusiawi, dan berkeadilan sosial.
1. Dekolonisasi Hukum Pidana
Hal paling fundamental dari KUHP Baru adalah penghapusan total warisan hukum kolonial. KUHP lama disusun untuk kepentingan penjajah, bukan untuk melindungi martabat dan kepentingan rakyat Indonesia.
KUHP Baru menegaskan bahwa hukum pidana Indonesia berdiri di atas nilai Pancasila, UUD 1945, dan jati diri bangsa, bukan lagi pada kepentingan kolonial.
Ini bukan sekadar pergantian pasal, melainkan pemulihan kedaulatan hukum nasional.
2. Pendekatan Keadilan Restoratif
KUHP Baru secara tegas membuka ruang restorative justice, khususnya untuk tindak pidana ringan, pelaku pertama kali, dan perkara yang dampaknya terbatas.
Pendekatan ini membawa pesan penting:
Hukum pidana bukan semata alat balas dendam negara, tetapi sarana memulihkan keseimbangan sosial.
Dengan ini, penjara tidak lagi menjadi solusi tunggal. Penyelesaian melalui perdamaian, ganti rugi, dan pemulihan korban menjadi alternatif yang beradab dan rasional.
3. Diferensiasi Pemidanaan yang Lebih Adil
KUHP Baru memperkenalkan variasi pidana seperti:
• Pidana pengawasan
• Pidana kerja sosial
• Pidana denda proporsional
• Pidana bersyarat
Ini menunjukkan bahwa negara mulai menyadari bahwa setiap pelaku kejahatan memiliki latar belakang sosial, ekonomi, dan psikologis yang berbeda, sehingga pemidanaan tidak boleh seragam dan kaku.
4. Perlindungan Hak Asasi Manusia
KUHP Baru menempatkan asas legalitas yang lebih progresif, termasuk:
• Pengakuan terhadap living law (hukum yang hidup dalam masyarakat)
• Pembatasan kriminalisasi berlebihan
• Prinsip kehati-hatian dalam pemidanaan
Dengan demikian, hukum pidana tidak lagi semata represif, tetapi menjadi instrumen perlindungan martabat manusia.
5. Kepastian Hukum yang Lebih Kontekstual
KUHP Baru berusaha menjawab dinamika zaman, termasuk perkembangan sosial, budaya, dan teknologi. Regulasi pidana tidak lagi kaku dan tekstual semata, tetapi memberi ruang tafsir yang bertanggung jawab bagi hakim untuk menggali nilai keadilan substantif.
Ini penting agar hukum tidak tertinggal dari realitas masyarakat.
6. Penegasan Peran Hakim sebagai Penjaga Keadilan
KUHP Baru memperkuat posisi hakim sebagai penentu keadilan, bukan sekadar “corong undang-undang”. Hakim diberi ruang untuk mempertimbangkan:
• Motif pelaku
• Dampak perbuatan
• Kondisi korban
• Kepentingan masyarakat
Langkah ini menandai pergeseran dari rule by law menuju rule of justice.
Penutup
KUHP Baru bukanlah kitab suci yang kebal kritik. Namun, secara objektif harus diakui bahwa KUHP Baru membawa semangat pembaruan besar dalam hukum pidana Indonesia: lebih nasionalis, lebih manusiawi, dan lebih adaptif.
Tantangan terbesar ke depan bukan pada teks undang-undang, melainkan pada integritas aparat penegak hukum dalam menerapkannya secara adil dan bertanggung jawab.
Jika dijalankan dengan benar, KUHP Baru dapat menjadi instrumen keadilan, bukan alat penindasan, serta menjadi fondasi kuat bagi sistem hukum pidana Indonesia yang berdaulat dan bermartabat.
(Susi Lawati)
