JAMBI.MPN _ Aktivitas minyak ilegal yang kian marak di Provinsi Jambi tidak hanya menimbulkan kerugian lingkungan dan keselamatan masyarakat, tetapi juga berdampak signifikan pada penurunan pendapatan pajak daerah. Banyaknya gudang minyak ilegal yang beroperasi tanpa izin mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) dan kontribusi lainnya ke kas daerah. Berdasarkan temuan lapangan, gudang minyak ilegal di Provinsi Jambi ini diduga terorganisir oleh kelompok yang memiliki akses terhadap jaringan mafia bahan bakar minyak (BBM) yang beroperasi lintas provinsi. Sabtu, 28 Desember 2024
Menurut Wakil Ketua I DPRD Provinsi Jambi menegaskan pertumbuhan pendapatan pajak daerah (PPD) tidak sejalan dengan peningkatan PAD. PPD hanya mencatatkan kenaikan sebesar Rp. 29,2 Miliar atau hanya 1.74%, dari Rp.1,67 triliun di tahun sebelumnya menjadi Rp. 1,70 triliun pada tahun 2024. Pertumbuhan yang relatif kecil ini mengindikasikan adanya tantangan dalam memaksimalkan potensi pajak daerah, seperti pajak kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) dan pajak-pajak lainnya, kamis (26/12/2024)
Selain itu, aktivitas minyak ilegal ini meningkatkan risiko kecelakaan kerja serta pencemaran lingkungan akibat pengelolaan tanpa standar keselamatan yang memadai. Hal ini dibuktikan dengan banyak nya gudang dan sumur minyak Illegal yang meledak (terbakar) di provinsi jambi sepajang tahun 2024, dan sudah banyak memakan korban jiwa. Pemerintah daerah dan aparat hukum didesak untuk segera menindak pelaku dan menggencarkan pengawasan terhadap distribusi BBM untuk memastikan kontribusi terhadap perekonomian daerah
Menurut Ketua PWDPI Jambi, Irwanda nauufal idris, pengelolaan sektor energi yang tidak transparan melemahkan kemampuan pemerintah daerah dalam memaksimalkan potensi penerimaan pajak. “Operasi ilegal ini memutus rantai pajak resmi yang seharusnya disetor oleh distributor legal. Jika dibiarkan, Jambi akan kehilangan miliaran rupiah dari pajak setiap tahunnya,” ungkapnya.
Selain itu, aktivitas minyak ilegal ini meningkatkan risiko kecelakaan kerja serta pencemaran lingkungan akibat pengelolaan tanpa standar keselamatan yang memadai. Pemerintah daerah dan aparat hukum didesak untuk segera menindak pelaku dan menggencarkan pengawasan terhadap distribusi BBM untuk memastikan kontribusi terhadap perekonomian daerah.
Maraknya mafia BBM di Jambi mencerminkan kelemahan dalam penegakan hukum terhadap kejahatan sektor energi. Keberadaan jaringan mafia BBM ini berakar pada berbagai celah hukum, mulai dari kurangnya pengawasan hingga korupsi dalam pengelolaan distribusi energi, hal ini di buktikan dengan banyak nya gudang minyak illegal yang beroperasi secara masif dan sangat gampang ditemui di provinsi jambi.
Meskipun Undang-Undang telah mengatur tentang pengelolaan industri minyak dan gas termasuk distribusinya dan mengatur ketentuan usaha niaga BBM secara resmi tetapi penegakan aturan ini sering kali terhambat karena kurangnya koordinasi antara penegak hukum, pemerintah, dan aparat terkait lainnya.
Maraknya Aktivitas BBM illegal tidak hanya melanggar peraturan terkait distribusi energi, tetapi juga berkontribusi pada Penggelapan pajak yang merugikan negara dan daerah, Tindak pidana pencucian uang, karena hasil kegiatan ilegal sering kali disamarkan dalam aktivitas ekonomi lain, aktifitas ini juga berkontribusi pada pelanggaran hukum lingkungan karena aktivitas ilegal BBM sering mengakibatkan pencemaran tanah dan air.
Diharapkan pemerintah dan pihak berwenang segera mengambil langkah, membentuk Satuan Tugas Khusus Energi yang bertugas menyelidiki dan menangani mafia BBM, memperketat pengawasan dan pengendalian distribusi BBM, meningkatkan sanksi pidana terhadap pelaku dengan menerapkan pasal berlapis, seperti pasal tindak pidana korupsi dan pencucian uang.
Sebagai informasi tambahan yang di kutip oleh awak media dari beberapa sumber ada beberapa jenis mafia BBM yang umum di temukan di Indonesia
1. Mafia Distribusi Ilegal Kelompok yang menyelundupkan BBM subsidi ke industri atau pihak-pihak yang tidak berhak untuk mendapatkan keuntungan besar.
2. Pemalsuan dan Pencampuran BBM Pelaku mencampur BBM dengan zat aditif murah untuk mengurangi biaya produksi namun merusak kualitas BBM.
3. Gudang Penimbunan Gudang yang berfungsi sebagai tempat menyimpan BBM ilegal untuk kemudian dijual ke pasar gelap.
4. Oknum Aparat Beberapa oknum yang terlibat memberikan perlindungan kepada jaringan mafia dengan imbalan tertentu.
5. Pemilik SPBU Fiktif Kelompok yang menggunakan stasiun pengisian bahan bakar palsu atau izin fiktif untuk menyedot keuntungan tanpa membayar pajak atau royalti.
Untuk memberantas jaringan mafia ini, diperlukan sinergi yang kuat antara masyarakat, pemerintah, dan aparat penegak hukum. Hanya dengan penanganan yang tegas dan transparan, potensi kerugian negara akibat kejahatan ini dapat diminimalisir, tutupnya.
(Tim)
