JAMBI.MPN – Polemik penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di Kota Jambi akhirnya meledak ke meja DPRD. Gelombang keluhan masyarakat yang viral di media sosial, terutama terkait pelayanan di SPBU 24.361.09 Selincah, memaksa Komisi II DPRD Kota Jambi menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) panas bersama berbagai pihak, Senin (29/09/25).
Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat A DPRD Kota Jambi ini dihadiri langsung Ketua Komisi II Djokas Siburian, S.E., Wakil Ketua H. Muklis, S.Sos.I., serta anggota Komisi II lainnya. Sejumlah instansi penting juga hadir, mulai dari Dinas Perhubungan, BMKG, Metrologi, Pertamina, Elnusa Petrofin, Hiswana Migas, hingga perwakilan SPBU yang jadi sorotan.
Polresta Jambi melalui Kabag Logistik Kompol Azimnayanti yang hadir mewakili Kapolresta Kombes Pol Boy Sutan Binanga Siregar, S.I.K., M.H. menegaskan sikap tegas pihak kepolisian dalam mengawal distribusi BBM bersubsidi.
“Kami dari Polresta Jambi siap turun langsung memberikan pengamanan dan pengawasan di titik-titik rawan. Jika ada praktik curang, penyimpangan, hingga mafia BBM yang bermain, jangan harap kami akan tinggal diam. Penegakan hukum akan dilakukan tanpa pandang bulu,” tegas Kompol Azimnayanti.
Isi Rapat RDP Menguak Sejumlah Fakta Mencengangkan:
DPRD Kota Jambi akan turun tangan menyelidiki dugaan penyelewengan distribusi BBM di SPBU bermasalah.
Terkuak adanya dugaan barcode ganda yang dimainkan oknum demi meloloskan BBM bersubsidi ke tangan yang tidak berhak.
Pengawasan tera volume BBM dinilai lemah dan rawan dimanipulasi.
Komisi II bersama instansi terkait berencana melakukan inspeksi mendadak (sidak) besar-besaran ke seluruh SPBU di Kota Jambi.
Dorongan keras agar Pemkot Jambi segera menerbitkan regulasi tegas untuk menutup celah permainan nakal dalam distribusi BBM bersubsidi.
Rapat ini bukan hanya formalitas, tapi menjadi sinyal keras bagi pihak-pihak yang selama ini “bermain di balik layar” dalam distribusi BBM bersubsidi. Publik menaruh harapan besar agar DPRD, Pemkot, Pertamina, dan aparat penegak hukum benar-benar berkolaborasi menghentikan praktik kotor yang merugikan rakyat kecil.
RDP ini menjadi titik balik sekaligus peringatan keras bagi SPBU dan para pemain nakal. Jika distribusi BBM bersubsidi masih terus dimainkan, maka sidak DPRD bersama aparat akan menjadi “mimpi buruk” yang bisa menelanjangi praktik mafia BBM di Kota Jambi.
(Susi Lawati)
