JAMBI.MPN – Upaya menjaga keamanan dan kondusivitas Kota Jambi kembali diperkuat. Pemerintah Kota Jambi bersama unsur Forkopimda menggelar Rapat Koordinasi Pimpinan Daerah (Rakor Forkopimda) Tahun 2026 di Griya Mayang, Rumah Dinas Wali Kota Jambi, Rabu (24/6/2026) sekitar pukul 14.00 WIB.
Rakor tersebut dipimpin langsung Wali Kota Jambi Dr. dr. H. Maulana, MKM, dan dihadiri Wakil Wali Kota Jambi, Ketua DPRD Kota Jambi, Kapolresta Jambi, Sekda Kota Jambi, Dandim 0415/Jambi Letkol Inf. Putra Negara, S.H., M.Han, Dandenpom II/2 Jambi, Kajari Jambi, Ketua PN Jambi, Ketua LAM Kota Jambi, para Kapolsek dan Danramil, serta sejumlah stakeholder lainnya.
Tiga persoalan utama menjadi perhatian dalam rakor tersebut, yakni penanganan berandalan bermotor, kebakaran hutan dan lahan (karhutla), serta kondisi debit air yang mulai menurun.
Sekda Kota Jambi dalam pembukaan rakor menegaskan perlunya sinergi seluruh unsur dalam menghadapi berbagai persoalan yang berpotensi mengganggu keamanan dan kenyamanan masyarakat.
Sementara itu, Wali Kota Jambi Dr. dr. H. Maulana mengatakan ancaman karhutla menjadi salah satu persoalan serius yang harus diantisipasi bersama, terlebih kondisi kemarau diprediksi berlangsung hingga September 2026.
Menurutnya, kondisi cuaca yang semakin panas turut meningkatkan risiko kebakaran lahan, kekeringan, gagal panen, hingga berkurangnya ketersediaan air bersih bagi masyarakat.
“Karhutla jangan sampai terjadi akibat pembakaran sampah maupun pembukaan lahan secara sembarangan. Kita akan melakukan patroli dan pemantauan,” tegas Maulana.
Pemerintah Kota Jambi juga menyiapkan langkah distribusi air bersih bagi warga yang mengalami kesulitan mendapatkan air. Disebutkan, PDAM dapat mengirim sekitar 20 tangki air bersih setiap hari, bahkan jumlah tersebut bisa ditambah sesuai kebutuhan.
Wilayah yang tercatat memiliki permintaan air bersih cukup tinggi antara lain Kecamatan Jambi Timur, Jambi Selatan dan Paal Merah.
Pemkot Jambi juga berencana mendirikan pos komando penanganan karhutla secara terpadu di wilayah masing-masing sebagai bagian dari langkah antisipasi.
Dalam rakor tersebut turut disampaikan kondisi kualitas udara Kota Jambi yang berada pada kategori “Tidak Sehat”, dengan ISPU tercatat 133 dan parameter kritis PM2,5.
Dampak karhutla dinilai tidak hanya berkaitan dengan lingkungan, tetapi juga dapat mengganggu kesehatan masyarakat, aktivitas warga, pendidikan hingga sektor ekonomi.
Data yang disampaikan dalam rakor mencatat terdapat 40 kejadian kebakaran lahan di Kota Jambi dengan luas sekitar 35 hektare. Untuk mendukung penanganan, Damkar Kota Jambi saat ini memiliki 15 unit mobil pemadam.
Dandim: Personel Disiagakan dan Penindakan Awal Diperkuat
Dandim 0415/Jambi Letkol Inf. Putra Negara, S.H., M.Han, dalam paparannya menyampaikan bahwa sejumlah wilayah sekitar Kota Jambi menjadi perhatian dalam upaya pencegahan dan penanganan karhutla.
Menurutnya, upaya pencegahan dilakukan melalui sosialisasi, inspeksi langsung serta koordinasi dengan berbagai pihak.
“Strategi menghadapi karhutla dengan menyiapkan personel yang standby, melaksanakan A-PAR, koordinasi dengan pihak terkait, evakuasi dan komando pengendalian,” papar Putra Negara.
Ia menegaskan, langkah awal di lokasi kejadian harus dilakukan secepat mungkin agar api tidak berkembang dan meluas.
“Tindakan awal dilakukan ke TKP agar tidak meluas. TNI selalu siaga karhutla dengan bersinergi dengan semua pihak untuk antisipasi dan pencegahan,” tegasnya.
Kapolresta Ungkap Peta Titik Kumpul Berandalan Bermotor
Persoalan lain yang menjadi sorotan adalah maraknya kenakalan remaja dan kelompok berandalan bermotor.
Kapolresta Jambi Kombes Pol Ananto Herlambang, S.I.K., M.M., mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan pemetaan terhadap sejumlah titik yang dinilai rawan.
Berdasarkan pemetaan, terdapat 11 titik kumpul dan 14 titik yang rawan tawuran.
Kapolresta juga menyebut adanya kelompok berandalan bermotor yang teridentifikasi di sejumlah satuan pendidikan tingkat SMA sederajat maupun SLTP sederajat di Kota Jambi.
Modus yang digunakan kelompok tersebut disebut mulai berubah. Komunikasi dilakukan melalui aplikasi WhatsApp, sementara kendaraan roda empat digunakan untuk membawa senjata tajam. Mereka juga disebut tidak lagi melakukan siaran langsung ketika menjalankan aksinya.
Untuk mengantisipasi gangguan kamtibmas tersebut, Polresta Jambi meningkatkan Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) secara gabungan serta melakukan razia terhadap penggunaan knalpot brong.
Jam Malam Remaja dan Tim Antisipasi di Tiap Kecamatan
Hasil rapat kemudian menghasilkan sejumlah langkah bersama. Salah satunya rencana pemberlakuan jam malam bagi remaja di bawah usia 18 tahun hingga pukul 22.00 WIB.
Setiap kecamatan juga diminta membentuk tim antisipasi berandalan bermotor dengan melibatkan unsur pemerintah, aparat keamanan, tokoh masyarakat dan elemen terkait lainnya.
Untuk persoalan karhutla, BPBD diminta menyiapkan posko antisipasi, Damkar diminta meningkatkan kesiapsiagaan, sementara PDAM diminta memetakan wilayah yang berpotensi mengalami kesulitan air.
Dinas Pendidikan juga diminta menyesuaikan kebijakan pembelajaran apabila kondisi udara akibat kabut asap memasuki status yang mengkhawatirkan. Jika kondisi mencapai status siaga, pembelajaran dapat diarahkan secara daring.
Masyarakat juga diimbau menggunakan masker dan membatasi aktivitas di luar rumah ketika kualitas udara memburuk.
Selain itu, muncul pula imbauan pelaksanaan Salat Istisqa sebagai bentuk ikhtiar memohon turunnya hujan di tengah kondisi kemarau.
Di bidang penegakan hukum, Kajari Jambi Dr. Kamin, S.H., M.H., menegaskan bahwa kejaksaan akan menjalankan fungsi penindakan terhadap perkara pidana, termasuk kasus karhutla maupun tindak kriminal lainnya, dengan tetap berkoordinasi bersama aparat penegak hukum terkait.
Rangkaian kegiatan kemudian ditutup dengan deklarasi bersama mendukung Kota Jambi bebas dari kelompok kriminal bermotor serta memperkuat antisipasi, pemantauan dan tindak lanjut terhadap kebakaran lahan.
Deklarasi tersebut menjadi komitmen bersama seluruh unsur Forkopimda dan stakeholder untuk mewujudkan Kota Jambi yang aman, kondusif, serta tanggap menghadapi ancaman karhutla dan gangguan keamanan masyarakat.
(Susi Lawati)
