JAMBI.MPN — Komitmen memperkuat perang melawan narkotika di Provinsi Jambi kembali ditegaskan dalam kunjungan silaturahmi sekaligus reses Anggota Komite I DPD RI perwakilan Jambi, H. M. Sum Indra, ke Polda Jambi, Rabu (25/2/2026).
Pertemuan strategis yang berlangsung di ruang kerja Kapolda Jambi tersebut menjadi momentum penting untuk menyamakan persepsi antara lembaga legislatif dan aparat penegak hukum dalam menghadapi ancaman serius peredaran narkotika yang terus berkembang.
Kegiatan dipimpin langsung Kapolda Jambi Krisno H. Siregar dan dihadiri jajaran pejabat utama, mulai dari Dir Binmas, Dir Intelkam, Dirresnarkoba hingga Kabid Humas. Turut hadir Kepala Kantor Setjen Perwakilan DPD RI Provinsi Jambi beserta staf ahli dan tim pendamping.
Dalam diskusi yang berlangsung hangat namun serius, Komite I DPD RI menggali berbagai aspek penanganan narkotika di Jambi, mulai dari data peredaran, pola kejahatan, prosedur penindakan, hingga tantangan di lapangan dalam implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
Kapolda Jambi Irjen Pol. Krisno H. Siregar menegaskan bahwa dukungan lembaga legislatif sangat dibutuhkan untuk memperkuat efektivitas pemberantasan narkoba, terutama dalam aspek kebijakan, anggaran, dan pengawasan.
“Kami menyambut baik kegiatan reses ini sebagai bentuk dukungan nyata terhadap tugas kepolisian. Sinergi dengan DPD RI menjadi kekuatan penting dalam memperkuat upaya pemberantasan narkotika di wilayah Jambi,” tegas Kapolda.
Sementara itu, Anggota Komite I DPD RI H. M. Sum Indra menyebut kunjungan tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab konstitusional dalam menyerap aspirasi daerah sekaligus memastikan kebijakan pusat berjalan efektif di lapangan.
“Kami ingin memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai kondisi nyata di daerah, termasuk kendala yang dihadapi aparat. Informasi ini akan menjadi bahan penting dalam perumusan kebijakan nasional,” ujarnya.
Secara terpisah, Kabid Humas Polda Jambi Kombes Pol. Erlan Munaji menekankan bahwa perang melawan narkotika tidak bisa dilakukan oleh kepolisian saja, melainkan membutuhkan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan.
Menurutnya, sinergitas lintas sektor menjadi kunci utama dalam menekan angka penyalahgunaan narkoba, baik melalui pencegahan, edukasi masyarakat, maupun penegakan hukum yang tegas.
Pertemuan tersebut diharapkan menjadi langkah konkret memperkuat kolaborasi pusat dan daerah dalam menghadapi ancaman narkotika yang tidak hanya berdampak pada keamanan, tetapi juga masa depan generasi muda.
Dengan sinergi yang kuat, Jambi diharapkan mampu mempersempit ruang gerak jaringan narkotika sekaligus menciptakan lingkungan yang lebih aman dan sehat bagi masyarakat.
(Susi Lawati)
