JAMBI.MPN _ Proses mediasi terkait penolakan aktivitas stockpile batu bara PT Sinar Anugerah Sukses (PT SAS) di kawasan Aur Kenali, Kota Jambi, kembali diwarnai ketegangan. Agenda yang seharusnya menjadi ruang dialog antara masyarakat dan perusahaan justru memunculkan persoalan baru.
Sejumlah warga dari Kelurahan Aur Kenali, Mendalo Laut, Banyumas, dan Penyengat Rendah hadir untuk menyampaikan aspirasi mereka terkait keberadaan serta aktivitas stockpile batu bara PT SAS.
Namun, suasana memanas setelah muncul insiden yang melibatkan seseorang yang disebut-sebut sebagai karyawan PT SAS. Berdasarkan keterangan warga dan rekaman video yang beredar, terjadi perdebatan antara pihak perusahaan dengan massa aksi.
Dalam situasi tersebut, warga menyebut terdapat upaya untuk membongkar atau merusak aset yang digunakan masyarakat dalam aksi damai. Warga kemudian melakukan perlawanan hingga terjadi ketegangan di lokasi.
Tak berhenti di situ. Sebuah video yang beredar kemudian menjadi sorotan. Dalam rekaman tersebut, seorang perempuan yang diduga merupakan karyawati PT SAS terdengar mengeluarkan pernyataan yang dinilai bernada pengusiran terhadap warga.
“Ini hak kami, tidak boleh,” demikian ucapan yang terdengar dalam rekaman video tersebut.
Pernyataan itu sontak memancing reaksi warga. Situasi yang sebelumnya diharapkan tetap kondusif dalam proses mediasi justru kembali memanas.
Media Juga Dipersoalkan
Ketegangan tersebut semakin menjadi sorotan karena pada agenda mediasi yang sama, sejumlah awak media disebut mengalami pembatasan ketika hendak menjalankan tugas jurnalistik.
Awak media datang untuk meliput proses dialog antara masyarakat dan perusahaan. Namun, mereka disebut tidak diperkenankan masuk atau mengikuti jalannya pertemuan.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan besar: mengapa proses dialog yang menyangkut kepentingan masyarakat justru berlangsung tanpa ruang yang cukup bagi publik dan pers untuk mengetahui apa yang dibahas?
Apalagi persoalan stockpile batu bara PT SAS bukan hanya menyangkut kepentingan internal perusahaan, tetapi juga telah menjadi perhatian masyarakat sekitar.
Pers dinilai memiliki fungsi kontrol sosial dan berperan menyampaikan informasi kepada masyarakat. Karena itu, pembatasan terhadap kerja jurnalistik dalam forum yang berkaitan dengan kepentingan publik patut mendapatkan perhatian serius.
Warga Pertanyakan Kapasitas Perwakilan Perusahaan
Persoalan lain yang mencuat adalah pihak yang hadir mewakili perusahaan dalam proses mediasi.
Sejumlah warga mempertanyakan apakah perwakilan tersebut benar-benar memiliki kewenangan mengambil keputusan maupun memberikan kepastian atas tuntutan yang disampaikan masyarakat.
Warga menilai mediasi akan sulit menghasilkan penyelesaian apabila pihak perusahaan yang hadir tidak memiliki kewenangan untuk memberikan keputusan konkret.
Mereka menginginkan agar dialog berikutnya menghadirkan pihak PT SAS yang memiliki kapasitas dan kewenangan penuh sehingga tuntutan masyarakat dapat dijawab secara langsung, bukan sekadar ditampung untuk kemudian kembali tanpa kepastian.
Mediasi Jangan Berubah Menjadi Arena Tekanan
Masyarakat menegaskan bahwa aksi yang mereka lakukan merupakan bentuk penyampaian aspirasi. Karena itu, mereka meminta seluruh pihak menahan diri dan tidak melakukan tindakan yang dapat memperkeruh keadaan.
Beredarnya video dugaan pengusiran tersebut pun menjadi alarm bahwa proses penyelesaian persoalan harus dilakukan secara terbuka, transparan, dan mengedepankan komunikasi.
Jangan sampai forum mediasi yang seharusnya menjadi tempat mencari jalan keluar justru berubah menjadi arena saling tekan antara masyarakat dan perusahaan.
Terlebih, jika benar terdapat tindakan yang mengarah pada pengusiran, intimidasi, atau upaya menghalangi kerja jurnalistik, maka persoalan tersebut tidak lagi sekadar menjadi konflik antara warga dan perusahaan.
Hingga berita ini diterbitkan, identitas perempuan dalam video serta konteks utuh kejadian masih memerlukan verifikasi lebih lanjut. Tuduhan mengenai tindakan pengusiran dan provokasi juga masih berdasarkan rekaman video serta keterangan masyarakat.
PT SAS belum memberikan klarifikasi resmi terkait dugaan tindakan karyawatinya, insiden dengan warga, maupun pembatasan terhadap awak media. Konfirmasi perusahaan tetap diperlukan agar pemberitaan berimbang dan seluruh pihak mendapatkan ruang untuk memberikan penjelasan.
Masyarakat kini menunggu satu hal yang paling penting: apakah mediasi benar-benar akan menjadi jalan penyelesaian, atau justru menjadi babak baru polemik aktivitas stockpile PT SAS di Aur Kenali?
(Susi Lawati)
